Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.300 per dollar AS memunculkan kekhawatiran baru terhadap daya tahan fiskal APBN. Tekanan ini datang saat posisi rupiah bergerak jauh di atas asumsi dasar APBN 2026, sementara pasar masih dibayangi volatilitas yang tinggi.
Pada penutupan perdagangan Jumat (24/4/2026), rupiah di pasar spot sempat menguat 57 poin ke level Rp 17.229 per dollar AS, menurut Money. Namun, penguatan itu belum cukup meredakan kekhawatiran karena pelemahan sebelumnya sudah membawa rupiah ke area yang dinilai sensitif bagi stabilitas anggaran.
Tekanan dari harga minyak dan kebutuhan dollar
Analis mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif dalam beberapa waktu ke depan, dengan kisaran Rp 17.180 hingga Rp 17.400 per dollar AS. Ia menilai pelemahan rupiah terutama dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah global dan meningkatnya kebutuhan dollar di dalam negeri.
Harga minyak Brent tercatat naik ke 105,07 dollar AS per barrel, sedangkan West Texas Intermediate atau WTI berada di 95,85 dollar AS per barrel pada Jumat (24/4/2026). Angka itu jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang masih menggunakan patokan 70 dollar AS per barrel.
Menurut Ibrahim, selisih antara asumsi anggaran dan kondisi pasar saat ini membuat tekanan terhadap fiskal semakin besar. Ia menyebut rupiah yang telah menembus Rp 17.300 sebagai sinyal bahwa beban anggaran bisa ikut tergerus akibat kenaikan biaya subsidi energi dan impor.
Risiko pada defisit anggaran
Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berdampak langsung pada kebutuhan pembiayaan pemerintah. Saat dollar semakin mahal, biaya impor energi ikut naik dan selisihnya harus ditutup negara melalui subsidi atau dana talangan.
Ibrahim menilai kondisi ini bisa memperlebar defisit anggaran jika tekanan kurs dan harga komoditas bertahan. Ia juga menyoroti bahwa asumsi APBN 2026 mematok rupiah di Rp 16.500, sehingga realisasi di atas Rp 17.300 menunjukkan adanya jarak yang besar dari rencana fiskal awal.
Indonesia masih mengimpor sekitar 1,5 juta barrel minyak per hari, sehingga setiap perubahan harga dan kurs langsung memengaruhi beban pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, lonjakan kebutuhan dollar dapat mendorong nilai tukar bergerak semakin tinggi dan membuat subsidi energi semakin berat bagi pemerintah.
Intervensi bank sentral masih diuji
Bank Indonesia telah melakukan intervensi melalui transaksi valuta asing dan pembelian surat berharga negara untuk menjaga stabilitas rupiah. Meski begitu, tekanan dari faktor geopolitik di Timur Tengah membuat ruang perlawanan bank sentral menjadi terbatas.
Ibrahim menilai intervensi tetap berada pada jalur kebijakan yang tepat, terutama untuk menjaga stabilitas jangka pendek. Namun, ia mengingatkan bahwa sumber masalah utama belum hilang karena kebutuhan dollar untuk impor minyak masih tinggi.
Beban utang ikut menambah tekanan
Selain tekanan dari harga minyak dan kurs, pemerintah juga menghadapi kewajiban utang yang besar pada 2026. Jatuh tempo utang pemerintah pada tahun itu mencapai Rp 833,96 triliun dan disebut sebagai “tembok utang” karena menumpuk dalam satu periode pembayaran.
Nilai tersebut bahkan lebih tinggi dibanding 2025 yang sebesar Rp 800,33 triliun. Dengan beban itu, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit ketika rupiah melemah dan biaya impor meningkat.
Dalam kondisi pasar yang masih rapuh, arah rupiah dalam waktu dekat akan sangat ditentukan oleh daya tahan tekanan eksternal dan kemampuan otoritas menjaga stabilitas. Selama harga minyak tetap tinggi dan permintaan dollar terus kuat, kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal APBN akan tetap menjadi perhatian utama.
