Pemerintah mulai mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Evaluasi ini juga diarahkan untuk menjaga agar target penurunan kemiskinan nasional menuju 5 persen pada 2029 tetap berada di jalur yang tepat.
Rapat koordinasi itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Senin (27/4/2026). Fokus utamanya adalah memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan program yang sudah berjalan benar-benar memberi dampak di lapangan.
Dorongan agar Inpres berjalan lebih efektif
Muhaimin menekankan bahwa pertemuan tersebut penting untuk menuntaskan pekerjaan yang diamanatkan Inpres. Ia menyebut koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada dokumen, tetapi bergerak menjadi hasil nyata.
Menurut Muhaimin, pemerintah telah menggerakkan sumber daya besar untuk mendukung penanganan kemiskinan. Anggaran sebesar Rp129 triliun dari APBD sudah terealisasi, sementara Rp503,2 triliun dari APBN juga disiapkan untuk program sosial yang berkaitan langsung dengan kelompok rentan.
Ia juga menyampaikan bahwa bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin. Jumlah itu disebut setara dengan 93,6 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah.
Kemiskinan ekstrem disebut menurun
Muhaimin memaparkan bahwa kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Dari capaian itu, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem disebut telah naik kelas.
Data tersebut menjadi salah satu landasan evaluasi pemerintah untuk melihat sejauh mana Instruksi Presiden itu efektif. Pemerintah ingin memastikan penurunan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat yang berada di kelompok paling rentan.
Langkah evaluasi juga dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, pembahasan tidak hanya menyentuh soal bantuan, tetapi juga tata kelola agar pelaksanaannya lebih terarah.
Peran reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa Inpres ini menjadi instrumen penting bagi kepala negara untuk menyatukan kerja antarlembaga. Menurut dia, keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kesiapan birokrasi di level pusat maupun daerah.
Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB memegang peran sentral dalam memastikan mesin birokrasi siap mendukung tujuan tersebut. Fokusnya mencakup penyiapan formasi sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan pengaturan proses bisnis tematik.
Dalam pelaksanaannya, kementerian itu sudah menyusun fokus reformasi birokrasi tematik. KemenPAN-RB juga memfasilitasi pemenuhan sumber daya manusia untuk Sekolah Rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda sosial pemerintah.
Uji coba digitalisasi bantuan sosial
Selain penguatan organisasi, pemerintah juga mendorong penerapan digitalisasi bantuan sosial. Inovasi itu sedang diuji coba lewat proyek percontohan untuk membantu meningkatkan akurasi sasaran program.
Langkah ini dianggap penting karena salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan adalah ketepatan data. Dengan integrasi data yang lebih baik, bantuan diharapkan lebih mudah diarahkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Rini menilai bahwa konsistensi pelaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan Inpres tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Fokus pemerintah pada dampak nyata
Pemerintah kini menempatkan integrasi data, koordinasi antarlembaga, dan kesiapan birokrasi sebagai tiga unsur utama dalam evaluasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Tiga hal itu dipandang perlu agar pengentasan kemiskinan bisa berlangsung lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan cakupan bantuan yang sudah mencapai jutaan keluarga miskin dan tren penurunan kemiskinan ekstrem yang terus dipantau, evaluasi ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah. Seluruh kebijakan yang dibahas diarahkan untuk memastikan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat dicapai melalui pelaksanaan program yang lebih rapi, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat.
-
-
-
-
