Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan minimal satu juta rumah bagi pekerja dan buruh di dekat kawasan industri. Program ini diarahkan untuk menekan biaya transportasi dan beban sewa hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Target itu menjadi bagian dari program besar tiga juta rumah yang tengah dicanangkan pemerintah. Saat ini, pembangunan yang sudah berjalan tercatat mencapai 350.000 unit rumah di berbagai wilayah Indonesia.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta. Ia menegaskan pembangunan akan dimulai tahun ini dan diarahkan ke klaster yang dekat dengan tempat kerja buruh.
Hunian Dekat Tempat Kerja
Prabowo menyebut rumah-rumah itu akan dibangun di kawasan yang memiliki akses langsung ke area pekerjaan utama. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap para pekerja tidak lagi menanggung biaya perjalanan yang terlalu besar setiap hari.
Ia juga menyampaikan bahwa lokasi hunian akan dipusatkan pada klaster-klaster di sekitar kawasan industri. Pendekatan ini dinilai bisa membantu pekerja tinggal lebih dekat dengan sumber penghidupan mereka.
Selain rumah, pemerintah menyiapkan fasilitas pendukung di area perumahan tersebut. Prabowo memerintahkan agar kawasan itu dilengkapi sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit, dan transportasi.
Fasilitas Sosial dan Transportasi
Pemerintah ingin kawasan perumahan itu tidak hanya berisi unit rumah, tetapi juga infrastruktur sosial yang lengkap. Integrasi fasilitas kesehatan dan pendidikan diharapkan ikut mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Transportasi publik juga menjadi bagian penting dari skema ini. Prabowo mengatakan buruh yang mendapat kartu khusus akan bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan.
Fasilitas daycare menjadi perhatian tersendiri dalam rancangan tersebut. Kehadiran penitipan anak dianggap penting agar produktivitas orang tua tetap terjaga meski harus mengurus keluarga.
Respons dan Catatan KPA
Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menyambut rencana itu dengan catatan. Lembaga ini mengingatkan agar kebijakan perumahan tetap selaras dengan prinsip reforma agraria.
KPA juga menilai sasaran penerima manfaat sebaiknya tidak hanya buruh. Menurut KPA, petani dan nelayan juga perlu masuk dalam kerangka penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi, menegaskan bahwa program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipahami sebagai bagian dari reforma agraria. Ia menilai akses terhadap rumah layak harus diikuti kemudahan terhadap sumber kehidupan.
Skema Subsidi Cicilan
Dalam pembiayaan rumah, pemerintah saat ini memberikan subsidi cicilan sebesar Rp600.000 per bulan selama 25 tahun. Dengan skema itu, angsuran yang semestinya Rp1.550.000 turun menjadi Rp950.000 per bulan.
Skema tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menempatkan program ini sebagai bagian dari upaya menekan beban hidup pekerja yang tinggal jauh dari pusat kerja.
Target satu juta rumah di dekat kawasan industri kini menjadi salah satu program perumahan paling besar yang didorong pemerintah. Dengan tambahan fasilitas publik dan skema subsidi, rencana ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan hunian sekaligus kebutuhan mobilitas para pekerja.
