Pemerintah menargetkan mandatori pencampuran etanol 20 persen atau E20 bisa mulai diterapkan pada 2028. Kebijakan ini dipasang sebagai salah satu cara paling langsung untuk menekan impor bensin yang masih membebani negara.
Kebutuhan bensin nasional saat ini berada di kisaran 39 juta hingga 40 juta kiloliter. Dari jumlah itu, sekitar 20 juta kiloliter masih dipenuhi dari luar negeri, sehingga ruang penghematan dari kebijakan E20 dinilai cukup besar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia punya bahan baku nabati yang melimpah untuk mendukung program tersebut. Singkong, jagung, dan tebu disebut sebagai sumber yang bisa diolah menjadi energi.
Bahlil mencontohkan Brasil sebagai negara yang lebih dulu memanfaatkan kebijakan serupa untuk memperkuat kemandirian energi. Indonesia, menurut dia, ingin menempuh jalur yang sama agar tidak terus bergantung pada pasokan energi global.
Dampak ke impor bensin
Bahlil menyebut mandatori E20 berpotensi mengurangi impor bensin sebesar 8 juta kiloliter. Angka itu muncul dari skema pencampuran etanol 20 persen dalam bensin nasional.
Pemerintah menempatkan E20 sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk memperkuat swasembada energi. Dorongan itu juga datang dari pengalaman di sektor bahan bakar diesel yang sudah lebih dulu menunjukkan hasil.
Impor solar disebut sudah berhenti total setelah hampir sepuluh tahun penerapan biodiesel secara konsisten. Saat ini, kadar campuran minyak sawit pada solar sudah mencapai 40 persen dan akan dinaikkan menjadi 50 persen pada Juli mendatang.
Pelajaran dari biodiesel
Keberhasilan biodiesel menjadi salah satu pijakan penting dalam strategi energi nasional. Pemerintah melihat model ini sebagai bukti bahwa pengurangan impor bisa dicapai lewat pemanfaatan bahan baku domestik.
Karena itu, E20 diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan bahan bakar, tetapi juga sebagai langkah industrialisasi bahan nabati. Jika berjalan sesuai target, kebijakan ini akan memperluas peran komoditas dalam negeri dalam bauran energi.
Masalah lain yang masih menekan
Di sektor gas rumah tangga, tantangannya masih besar karena produksi domestik hanya mampu memenuhi seperlima kebutuhan nasional. Indonesia tercatat mengimpor 7,47 metrik ton LPG per tahun, dengan beban subsidi mencapai Rp 80-87 triliun.
Sebagai alternatif, pemerintah memperkenalkan Compressed Natural Gas atau CNG. Teknologi ini diklaim lebih efisien secara biaya dibandingkan LPG dan sedang dipersiapkan untuk penggunaan rumah tangga.
CNG sebelumnya juga sudah diuji dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah melihat uji coba itu sebagai salah satu tahap awal sebelum penerapan lebih luas.
Diversifikasi pasokan energi
Selain mendorong energi berbasis nabati dan gas alternatif, pemerintah juga memperluas sumber impor minyak mentah. Pengadaan kini tidak lagi terpusat di Timur Tengah dan sudah menjangkau Afrika, Amerika, serta Rusia.
Bahlil menegaskan langkah itu terkait langsung dengan kebutuhan menjaga stabilitas pasokan energi untuk jutaan penduduk Indonesia. Ia menyebut upaya mencari minyak bukan sekadar perjalanan diplomatik, melainkan kerja untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman.
