Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan rencana penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita tidak berkaitan dengan program biodiesel B50. Ia menyampaikan penegasan itu di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, di tengah persiapan pemerintah menjalankan mandatori campuran minyak sawit tersebut.
Menurut Budi, alasan utama penyesuaian justru datang dari kenaikan harga crude palm oil atau CPO di pasar global dan meningkatnya biaya produksi minyak goreng. Ia juga menyebut biaya operasional industri telah berubah signifikan sejak harga terakhir ditetapkan.
Faktor harga dan biaya produksi
Budi menolak anggapan bahwa kebijakan B50 menjadi pemicu kenaikan HET MinyaKita. Ia menekankan bahwa evaluasi harga dilakukan karena nilai keekonomian produk sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Ia menambahkan bahwa HET MinyaKita sudah berlaku sejak Agustus 2024 dan belum pernah berubah. Karena itu, menurut dia, penyesuaian menjadi wajar ketika struktur biaya produksi ikut bergeser.
Pemerintah saat ini masih membahas besaran angka penyesuaian dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga teknis terkait. Meski pembahasan berjalan, Kementerian Perdagangan belum dapat memastikan kapan pengumuman resmi akan disampaikan ke publik.
B50 dan potensi pasar CPO
Pemerintah menjadwalkan penerapan program mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menggabungkan 50 persen minyak sawit dengan 50 persen solar, sehingga diperkirakan menaikkan permintaan CPO di dalam negeri.
Meski demikian, Mendag menegaskan dampak B50 tidak menjadi dasar penyesuaian HET MinyaKita. Ia kembali menekankan bahwa kenaikan biaya produksi dan pergerakan harga CPO menjadi faktor yang lebih langsung memengaruhi evaluasi harga.
Stok masih aman, harga relatif terkendali
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan menyebut stok MinyaKita masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pantauan harian juga menunjukkan harga rata-rata nasional sempat turun tipis dari posisi sebelumnya.
Budi menyebut harga MinyaKita saat ini berada di kisaran Rp 15.800-an per liter. Sebelumnya, harga rata-rata disebut masih berada di sekitar Rp 15.900-an.
Distribusi belum merata di semua daerah
Meski kondisi nasional relatif stabil, disparitas harga masih muncul di wilayah tertentu. Hambatan logistik menjadi penyebab utama, terutama di kawasan timur Indonesia.
Papua menjadi salah satu wilayah yang disebut mengalami harga lebih mahal karena faktor distribusi. Untuk meredam lonjakan di daerah terdampak, pemerintah telah meminta Bulog ikut mengintervensi pendistribusian ke Papua.
