Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mencopot dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dengan persoalan restitusi pajak. Keputusan itu muncul setelah dilakukan investigasi internal atas proses restitusi yang dinilai bermasalah dan berdampak pada kondisi fiskal negara.
Purbaya menyebut ada lima pejabat yang diperiksa dalam penelusuran internal tersebut. Dari jumlah itu, dua pejabat akan segera diberhentikan dari jabatannya karena dinilai memiliki peran penting dalam persoalan yang ditemukan.
Investigasi internal dan audit BPKP
Purbaya menjelaskan, langkah internal ini dilakukan terpisah dari audit total restitusi yang telah diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit BPKP itu mencakup rentang waktu yang panjang, yakni dari 2016 sampai 2025.
Menurut Purbaya, audit diperlukan agar persoalan restitusi dapat terlihat jelas dan tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat agar kementerian tidak kecolongan dalam proses pengembalian pajak.
Sorotan pada restitusi PPN sektor batu bara
Salah satu titik perhatian utama adalah restitusi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN di industri batu bara. Purbaya menyebut ada ketidaksesuaian perhitungan dalam restitusi tersebut sehingga negara harus menanggung beban yang sangat besar.
Ia mengatakan, “Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya.”
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan bukan hanya soal angka restitusi, tetapi juga soal ketepatan perhitungan yang memengaruhi pengeluaran negara. Di sisi lain, kasus ini memperlihatkan pentingnya verifikasi data sebelum keputusan fiskal diambil.
Masalah akurasi informasi di lingkungan internal
Purbaya juga menyoroti lemahnya akurasi laporan yang diterima dari bawahannya. Ia mengaku sempat keliru memperkirakan total restitusi pada tahun sebelumnya karena mendapat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menuturkan bahwa saat rapat, dirinya sudah menanyakan potensi restitusi yang akan keluar. Namun, jawaban yang diterima justru menyebut jumlahnya kecil, padahal kemudian hasilnya berbeda jauh dari perkiraan tersebut.
Menurut Purbaya, persoalan utama terletak pada tidak adanya informasi yang akurat dan terbuka dari staf kepada pimpinan. Kondisi itu dinilai berpengaruh langsung terhadap ketepatan proyeksi fiskal dan arah kebijakan yang diambil pemerintah.
Dampak pada kebijakan fiskal
Kesalahan dalam membaca data restitusi disebut berdampak pada pengambilan keputusan fiskal nasional. Jika informasi yang menjadi dasar kebijakan tidak sesuai dengan keadaan lapangan, maka risiko salah sasaran akan semakin besar.
Karena itu, langkah pencopotan pejabat menjadi bagian dari upaya pembenahan internal di Kemenkeu. Proses audit yang masih berjalan juga menjadi penentu untuk memastikan besaran restitusi dan sumber persoalannya dapat dipetakan dengan lebih akurat.