Dukungan pemerintah daerah berupa insentif dan pelonggaran aturan dinilai menjadi peluang besar bagi percepatan investasi SPKLU oleh swasta di Indonesia. Ketua Umum Aspelusi sekaligus Managing Director Utomo Charge+, Anthony Utomo, menilai kebijakan seperti pembebasan pajak daerah dan relaksasi ganjil genap untuk kendaraan listrik memberi sinyal pasar yang lebih kuat bagi pelaku usaha.
Menurut Anthony, insentif yang dirasakan langsung oleh pengguna kendaraan listrik akan berdampak ke sektor pendukung, terutama penyedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ia menilai kebijakan itu bukan hanya mendorong adopsi EV, tetapi juga memberi kepastian bisnis bagi investor yang ingin masuk ke infrastruktur pengisian daya.
Kepastian pasar jadi faktor utama
Anthony menegaskan bahwa tantangan investasi SPKLU tidak berhenti pada kebutuhan modal awal dan kesiapan teknologi. Masalah lain yang sama pentingnya adalah kepastian utilisasi, yaitu seberapa besar infrastruktur itu akan dipakai seiring pertumbuhan kendaraan listrik di jalan.
Ia menyebut kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik dan relaksasi ganjil genap dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap EV, terutama di kota besar dengan mobilitas tinggi. Dalam pandangannya, keputusan pemerintah daerah yang pro terhadap kendaraan listrik langsung menciptakan efek berantai ke industri charging station.
"Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU," ujar Anthony. Ia menambahkan bahwa langkah itu membuat swasta lebih yakin pasar EV di Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat.
SPKLU dipandang sebagai infrastruktur masa depan
Aspelusi mendorong agar momentum tersebut segera direspons dengan pembangunan jaringan charging station secara lebih masif dan merata. Organisasi itu menilai SPKLU kini tidak lagi bisa dilihat semata sebagai lini bisnis, melainkan bagian dari transformasi energi dan mobilitas nasional.
Anthony menyebut SPKLU harus diposisikan setara dengan SPBU pada era kendaraan konvensional. Pandangan itu menunjukkan bahwa kebutuhan pengisian daya akan menjadi fondasi penting bagi ekosistem transportasi listrik yang terus berkembang.
Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan
Aspelusi juga menilai skala investasi infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, pembangunan ekosistem tidak dapat ditopang satu pihak saja dan memerlukan kerja sama banyak pemangku kepentingan.
Kolaborasi yang dimaksud mencakup pemerintah, PLN, operator charging, pemilik lahan, pusat perbelanjaan, kawasan komersial, hingga pelaku logistik dan fleet. Menurut Aspelusi, keterhubungan antaraktor ini akan mempercepat penyebaran SPKLU di lokasi-lokasi strategis.
Anthony juga menyoroti bahwa elektrifikasi kendaraan tidak lagi terbatas pada mobil pribadi. Tren itu mulai bergerak ke sektor komersial dan logistik, termasuk ride-hailing, kendaraan operasional perusahaan, sampai truk listrik.
"Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy," kata Anthony. Ia menilai regulasi yang mendukung harus dijaga konsistensinya agar investasi swasta dapat masuk dengan keyakinan yang tinggi.
Dorongan kebijakan daerah masih diperlukan
Selain insentif fiskal dan relaksasi aturan lalu lintas, Aspelusi berharap pemerintah daerah memperluas dukungan lewat kebijakan lain yang lebih ramah bagi ekosistem EV. Kemudahan perizinan lokasi SPKLU menjadi salah satu poin penting yang dinilai bisa mempercepat perluasan jaringan pengisian daya.
Aspelusi juga mendorong integrasi SPKLU dengan kawasan publik dan transit agar akses pengguna makin mudah. Di sisi lain, insentif terhadap pemakaian energi bersih dinilai dapat memperkuat arah pengembangan transportasi rendah emisi.
Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku SPKLU swasta di Indonesia, Aspelusi menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat elektrifikasi transportasi nasional. Organisasi ini menekankan pentingnya infrastruktur charging station yang merata, andal, dan berkelanjutan untuk mendukung masa depan mobilitas listrik di Indonesia.
