Operasi moneter Bank Indonesia lewat Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI kini menjadi salah satu penopang utama stabilisasi rupiah yang tertekan. Langkah ini memang menarik modal masuk, tetapi ongkosnya mulai menimbulkan pertanyaan karena likuiditas perbankan dan penyaluran kredit ikut berisiko terdorong ke arah yang lebih sempit.
SRBI diterbitkan sejak September 2023 dan sempat menyerap dana Rp71,5 triliun pada lelang perdana saat kurs Jisdor masih Rp15.487 per dolar AS. Kini, rupiah berada di atas Rp17.500 per dolar AS, sementara total outstanding SRBI per April 2026 melonjak ke Rp957,91 triliun.
SRBI jadi alat utama menahan tekanan rupiah
Bank Indonesia menempatkan SRBI sebagai bagian dari tujuh langkah stabilisasi rupiah. Instrumen ini bekerja lewat imbal hasil yang menarik sehingga investor, terutama asing, punya alasan untuk kembali masuk ke aset rupiah tanpa BI harus langsung menaikkan suku bunga acuan.
Efek itu terlihat dari arus masuk dana asing ke SRBI yang sampai 30 April 2026 tercatat US$3,3 miliar menurut data BI. Namun, minat itu muncul bersamaan dengan tekanan keluar dari pasar SBN dan saham, sehingga BI harus menaikkan yield SRBI agar instrumen ini tetap kompetitif.
Porsi SRBI juga bergerak agresif dalam beberapa bulan terakhir. Dari Rp723,23 triliun pada November 2025, posisinya naik Rp234,68 triliun hingga mendekati Rp960 triliun pada akhir April 2026.
Imbal hasil naik, daya tarik ikut terdorong
Pergerakan yield SRBI memperlihatkan betapa kuatnya dorongan stabilisasi yang dipakai BI. Dari awal tahun ini, imbal hasil tenor 6 bulan berada di 4,80%, tenor 9 bulan di 4,85%, dan tenor 12 bulan di 4,87%, lalu naik menjadi 6,21%, 6,3%, dan 6,45% pada lelang terakhir 13 Mei 2026.
Kenaikan itu membuat aset rupiah menjadi lebih menarik bagi investor yang mencari instrumen jangka pendek, aman, dan likuid. Namun, efeknya bersifat menahan tekanan, bukan menyembuhkan akar persoalan pelemahan rupiah.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai SRBI efektif untuk meredam gejolak dalam jangka pendek. Meski begitu, ia menekankan bahwa rupiah belum menunjukkan pemulihan yang kuat meski arus dana ke SRBI tetap besar.
Menurut Josua, pelemahan rupiah tidak hanya soal kurangnya imbal hasil. Ia menilai faktor kepercayaan, risiko eksternal, harga minyak yang masih tinggi, dolar AS yang kuat, serta kekhawatiran atas fiskal dan defisit transaksi berjalan masih ikut membebani mata uang domestik.
Biaya stabilisasi mulai terasa di likuiditas
Di balik keberhasilan menarik dana, SRBI juga menyerap likuiditas yang sebelumnya bisa masuk ke pasar uang, SBN, atau kredit. Dana itu tidak hilang, tetapi pindah ke instrumen BI yang memberi imbal hasil tinggi dan risiko rendah.
Josua menyebut kondisi ini belum berarti likuiditas perbankan ketat secara sistemik. Uang beredar dalam arti luas pada Maret 2026 masih tumbuh 9,7% secara tahunan menjadi Rp10.355,1 triliun, sedangkan kredit tumbuh 8,9% dan masih relatif stabil.
Risiko yang muncul justru ketimpangan likuiditas. Bank besar yang punya dana murah lebih mudah menaruh dana di SRBI, sedangkan bank yang bergantung pada deposito mahal dapat menghadapi biaya dana lebih tinggi dan menjadi lebih berhati-hati menyalurkan kredit.
Persaingan antara SRBI, SBN, dan kredit makin nyata
Tarikan SRBI yang terlalu kuat juga bisa membuat SBN dan kredit perbankan kalah menarik. Jika imbal hasil SRBI terus tinggi, perbankan dan investor bisa memilih instrumen BI ketimbang membeli SBN atau menyalurkan dana ke sektor riil.
Tekanan itu ikut terasa di pasar obligasi pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat outflow tahun berjalan dari SBN mencapai Rp20 triliun sampai 24 April, meski belakangan mulai ada inflow lagi.
Pada saat yang sama, inflow ke SRBI justru tercatat Rp53,9 triliun secara year-to-date sampai periode yang sama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dana sistem keuangan masih sangat besar yang terserap ke instrumen moneter.
Josua mengingatkan bahwa jika penerbitan SRBI terlalu agresif dan terlalu lama, biaya yang muncul bisa menjalar ke banyak sisi. Likuiditas perbankan terserap, biaya dana berpotensi naik, kredit ke sektor riil bisa tertahan, dan pasar SBN harus bersaing dengan instrumen BI yang menawarkan imbal hasil tinggi.
BI masih jaga keseimbangan lewat instrumen lain
Bank Indonesia tetap menegaskan bahwa kebijakannya tidak hanya bertumpu pada SRBI. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bank sentral juga membeli SBN pemerintah di pasar sekunder senilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026 dan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp427,9 triliun.
Perry juga memastikan koordinasi dengan pemerintah tetap erat. Koordinasi itu terlihat dari keputusan menahan suku bunga acuan di level 4,75% selama tiga bulan berturut-turut dan dari kombinasi langkah yang dirancang agar pasar tetap memiliki likuiditas.
Ia menegaskan rupiah saat ini masih undervalued meski ekonomi domestik tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal I/2026. BI pun menggambarkan intervensi yang dilakukan sebagai upaya “all out”, termasuk di pasar luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York.
Sinyal pelonggaran agresivitas mulai terlihat
Di sisi lain, agresivitas penyerapan melalui SRBI tampak mulai melandai. Hasil lelang terakhir pada 13 Mei senilai Rp22 triliun lebih rendah dibanding penyerapan pada 8 Mei yang mencapai Rp30 triliun dan 24 April sebesar Rp45,5 triliun.
Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto melihat penurunan agresivitas ini sejalan dengan net ekspor pada Maret 2026 yang melebar dari impor. Dengan kondisi itu, cadangan devisa dinilai masih tinggi dan memadai untuk menopang intervensi nilai tukar.
Myrdal menilai SRBI tetap berguna untuk menarik modal domestik maupun valas, terutama saat permintaan dolar meningkat pada musim haji dan repatriasi dividen korporasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penyerapan likuiditas yang terlalu besar bisa menjadi penahan bagi bank untuk mengucurkan kredit secara agresif ke dunia usaha.
Ia menilai perbankan masih cenderung berhati-hati dalam pembiayaan sektor riil karena risiko yang ada. Karena itu, ekspektasi ke depan tetap mengarah pada kebutuhan untuk mengendurkan agresivitas SRBI agar stabilisasi rupiah tidak memunculkan tekanan baru di sisi pembiayaan ekonomi.
