Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) membuka babak baru dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia. Entitas ini diposisikan sebagai pintu masuk ekspor SDA yang diharapkan bisa memperkuat devisa negara lewat tata kelola yang lebih terpusat dan lebih mudah diawasi.
Sejumlah pihak melihat DSI bukan sekadar struktur baru, melainkan alat untuk menekan kebocoran penerimaan negara. Dengan skema ini, pemerintah dinilai bisa memantau Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara lebih akurat dan mengurangi praktik ilegal yang selama ini memangkas potensi pemasukan.
Dorongan memperbaiki tata kelola ekspor
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai DSI berpeluang meningkatkan devisa negara bila dijalankan dengan tata kelola yang rapi. Ia menyebut entitas tunggal itu dapat membantu pemerintah memaksimalkan penerimaan dari ekspor SDA sekaligus mempersempit ruang bagi praktik yang merugikan negara.
Esther menyoroti bahwa selama ini potensi pemasukan bisa hilang karena aktivitas ilegal. Dalam keterangannya, ia menyebut dampaknya bisa ditekan melalui kehadiran DSI yang lebih terintegrasi.
Bargaining power Indonesia di pasar global
Esther juga memandang DSI dapat memberi posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia di pasar internasional. Sebagai entitas besar, BUMN ini dinilai punya peluang untuk memengaruhi harga dan volume ekspor secara lebih strategis.
Kekuatan itu, menurut Esther, dapat membuat Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Posisi yang lebih solid di rantai perdagangan global dinilai bisa memberi ruang yang lebih besar bagi kepentingan nasional.
Pasokan domestik dan stabilitas harga ikut disorot
Selain soal devisa, DSI juga dikaitkan dengan keamanan pasokan komoditas di dalam negeri. Esther mengatakan entitas ini dapat membantu menjaga ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dan menekan risiko kelangkaan.
Jika pengaturan ekspor berjalan lebih terarah, stabilitas harga di pasar domestik juga berpeluang lebih terjaga. Dari sisi kebijakan, hal ini penting agar kebutuhan dalam negeri tidak terganggu oleh orientasi ekspor semata.
Transparansi jadi kunci kepercayaan publik
Esther mengingatkan bahwa manfaat DSI hanya bisa dirasakan bila transparansi benar-benar dijaga. Ia menilai publik perlu melihat tata kelola perusahaan yang terbuka agar skema ekspor satu pintu tidak menimbulkan masalah baru.
Ia juga menekankan agar sistem yang terlalu terpusat tidak mematikan ruang gerak produsen lokal. Menurutnya, perusahaan eksportir kecil tetap membutuhkan ruang untuk bergerak cepat dan mencari pasar yang lebih luas.
Arahan Presiden dan fokus pada praktik under-invoicing
Pembentukan DSI disebut sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa tujuan utamanya adalah memperkuat transparansi transaksi ekspor SDA nasional.
Rosan menyinggung persoalan under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai tinggi selama ini, merujuk pada data yang disampaikan Presiden dari World Bank. Dua praktik itu menjadi perhatian karena dapat menekan nilai ekspor yang seharusnya tercatat lebih optimal.
Dengan latar itu, DSI diposisikan sebagai mesin baru untuk menata ulang alur ekspor komoditas SDA agar lebih terbuka dan akuntabel. Fokus utamanya kini ada pada bagaimana entitas ini bekerja, apakah mampu memperkuat penerimaan negara, sekaligus tetap memberi ruang sehat bagi pelaku usaha nasional.
Source: www.medcom.id-
-
-
-
