Peluang investasi pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi mulai dibahas antara pemerintah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Proyek ini mencakup pemanfaatan sampah untuk pupuk, bahan bangunan, hingga bahan papan bagi kebutuhan elektrisitas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah membuka ruang untuk mendukung inisiatif tersebut. Dukungan itu dinilai dapat membantu proyek berjalan lebih lancar, terutama bila ada kerja sama dengan pihak dari luar negeri.
Pembahasan itu berlangsung saat Purbaya menerima Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, PBNU juga berkonsultasi mengenai peluang investasi bisnis organisasi dengan berbagai entitas internasional.
Produk yang Dibidik dari Olahan Sampah
Pengolahan sampah yang dibahas tidak hanya diarahkan untuk mengurangi limbah, tetapi juga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan. Purbaya mencontohkan pupuk untuk menyehatkan tanah serta material untuk konstruksi dan elektrisitas sebagai hasil yang memungkinkan.
| Produk Olahan | Potensi Pemanfaatan |
|---|---|
| Pupuk | Membantu menyehatkan tanah |
| Bahan bangunan | Material untuk kebutuhan konstruksi |
| Bahan board elektrisitas | Bahan bagi kebutuhan elektrisitas, termasuk papan sirkuit PCB |
Purbaya menyebut gagasan tersebut memiliki tujuan yang baik dan berpotensi memperoleh dukungan pemerintah. Namun, setiap ide investasi tetap akan dipelajari lebih lanjut agar pelaksanaannya sesuai dengan pola yang berlaku.
“Tadi untuk ide-ide investasi kita akan pelajari, kalau memang bisa berjalan sesuai dengan pattern yang ada, kita akan support apa yang dilakukan di inisiasi oleh NU,” kata Purbaya. Pernyataan itu menegaskan dukungan pemerintah masih terkait dengan penelaahan terhadap rencana investasi yang diajukan.
Kerja Sama Internasional Jadi Pertimbangan
Menurut Purbaya, kolaborasi dengan satu negara dari luar negeri dapat menjadi faktor yang mendukung kelancaran proyek. Pemerintah, kata dia, dapat membantu bila kerja sama tersebut dibutuhkan untuk menjalankan pengolahan sampah.
“Yang jelas itu bagus, bekerja sama dengan satu negara, luar negeri. Jadi kalau pemerintah bisa bantu itu, saya pikir akan bagus sehingga proyeknya bisa berjalan lebih lancar,” ujarnya.
Laporan www.viva.co.id menyebut konsultasi PBNU kepada Menteri Keuangan juga mencakup regulasi, jalur yang perlu diakses, serta norma yang harus dipatuhi dalam investasi. Pembahasan tersebut menempatkan aspek kepatuhan sebagai bagian penting dari rencana bisnis yang hendak dijalankan.
PBNU Tawarkan Jaringan untuk Agenda Nasional
Gus Yahya mengatakan pertemuan dengan Purbaya turut membahas potensi kolaborasi untuk agenda nasional lain. Ia menilai struktur organisasi PBNU dapat digunakan sebagai saluran untuk menghantarkan agenda pemerintah kepada masyarakat.
“Kami diskusi banyak hal, yang intinya adalah bahwa pertama, NU memiliki jaringan struktur organisasi yang bisa kami tawarkan sebagai channel untuk menghantarkan agenda-agenda nasional pemerintah ke masyarakat,” kata Gus Yahya. Penawaran jaringan tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan kerja sama antara PBNU dan pemerintah.
Kolaborasi PBNU dengan Pemerintah Republik Indonesia disebut telah berlangsung sejak akhir 2022. Salah satu hasil yang disebut Gus Yahya adalah pelaksanaan program Gerakan Keluarga Maslahat dan program lainnya.
Dalam konteks investasi, Gus Yahya menyatakan PBNU meminta arahan mengenai regulasi dan ketentuan yang perlu dipenuhi. Ia menekankan seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi diarahkan untuk kemaslahatan umat dan negara.
“Alhamdulillah Pak Menteri membuka diri untuk membantu NU dalam hal ini, karena apapun juga NU dalam semua yang dikerjakan tidak ada tujuan selain untuk membantu negara dan masyarakat,” ujarnya. PBNU berharap pembahasan tersebut dapat sejalan dengan berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.