Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah baru untuk mempercepat penyerapan anggaran bencana Sumatera agar dana segera mengalir ke kebutuhan pemulihan. Ia menyoroti bahwa hambatan utama selama ini bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kelengkapan dokumen dari kementerian dan lembaga terkait.
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan kini tidak lagi menunggu pengajuan berjalan tanpa tindak lanjut. “Dulu kan mereka mengajukan, terus didiamkan,” ujarnya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Pendekatan baru untuk follow up dokumen
Dalam strategi barunya, Kementerian Keuangan akan aktif menindaklanjuti laporan K/L secara rutin. Jika dokumen pengajuan masih kurang, jajaran terkait akan segera diminta melengkapi berkas agar proses pencairan tidak tertahan terlalu lama.
Purbaya menegaskan pola kerja itu dibuat agar anggaran yang berhubungan dengan bencana bisa diproses lebih cepat. Ia bahkan meminta direktur jenderalnya untuk terus mengecek setiap pengajuan yang masuk dan langsung menghubungi K/L bila ada kekurangan dokumen.
Dana Rp60 triliun sudah disiapkan
Purbaya juga mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan dana hasil efisiensi belanja K/L senilai Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Namun, dana tersebut belum terserap penuh karena penggunaannya terbagi untuk tiga kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Akhiir tahun lalu kami sudah siapkan Rp60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan infrastrukturnya,” kata Purbaya.
Kondisi itu membuat percepatan serapan anggaran menjadi penting, terutama karena kebutuhan di lapangan masih berjalan dan proses rekonstruksi terus dibahas. Pemerintah berharap dana yang tersedia bisa segera tersalurkan sesuai kebutuhan pemulihan.
Pembahasan di DPR soal rekonstruksi pascabencana
DPR menggelar rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatera untuk membahas situasi terkini dan perkembangan pembangunan. Rapat itu juga dihadiri sejumlah menteri terkait serta pihak kepolisian.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat dan membuka forum koordinasi tersebut untuk mengefektifkan waktu. Forum ini menjadi salah satu ruang untuk menyelaraskan langkah lintas lembaga agar proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan lebih terarah.
Di tengah pembahasan itu, fokus utama tetap tertuju pada kelancaran penyaluran anggaran dan kesiapan dokumen administrasi. Dengan pendekatan baru dari Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan hambatan birokrasi tidak lagi membuat dana pemulihan bencana tertahan terlalu lama.
