Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini bergerak dari fase darurat menuju pemulihan yang lebih permanen. Pemerintah menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai tahap lanjutan setelah layanan dasar, konektivitas, dan sebagian besar aktivitas publik mulai pulih.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyebut proses ini berjalan dalam tiga tahap besar, yakni tanggap darurat, transisi, lalu pemulihan permanen. Ia menegaskan tahap awal sudah ditangani melalui koordinasi langsung pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Dari darurat ke masa transisi
Tito mengatakan fase tanggap darurat berlangsung segera setelah bencana dan berhasil dimitigasi lewat mobilisasi cepat lintas instansi. Dalam keterangannya usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, ia menyebut seluruh unsur pemerintahan bergerak serentak di bawah komando Presiden.
Setelah itu, fokus bergeser ke masa transisi yang dijalankan sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari. Pada tahap ini, pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar yang sempat terganggu akibat bencana.
Sejumlah layanan yang kini disebut telah kembali berjalan mencakup pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, dan fasilitas kesehatan. Pemulihan pada sektor-sektor ini menjadi penopang penting agar aktivitas warga bisa kembali bergerak normal.
Konektivitas mulai terbuka kembali
Perbaikan akses transportasi menjadi salah satu indikator utama pemulihan di wilayah terdampak. Menurut Tito, seluruh jalan nasional telah kembali terhubung, sementara jembatan nasional juga sudah berfungsi kembali meski sebagian masih memakai solusi sementara.
Jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung dipakai untuk memastikan mobilitas tetap berjalan. Tito menyebut semua itu tetap fungsional meski belum seluruhnya bersifat permanen.
Pemulihan konektivitas ini penting karena jalur darat menjadi urat nadi distribusi logistik, pergerakan warga, dan akses menuju layanan publik. Dengan akses yang mulai terbuka, tahapan pemulihan berikutnya bisa berjalan lebih terarah.
Sekolah dan hunian penyintas ikut berbenah
Perkembangan juga terlihat pada sektor pendidikan. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing setelah dilakukan perbaikan.
Meski begitu, masih ada sebagian kecil sekolah yang menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain. Kondisi tersebut terutama terjadi di wilayah yang membutuhkan relokasi.
Di sisi lain, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda juga terus menurun. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari fase bertahan hidup menuju kondisi yang lebih stabil bagi warga terdampak.
Renduk jadi dasar pemulihan permanen
Setelah fase transisi menunjukkan kemajuan, pemerintah kini menyiapkan tahap pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh proses itu disusun berbasis Rencana Induk atau Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dokumen Renduk lahir dari konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, lalu diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR. Tito menyebut Renduk menjadi kunci agar arah pemulihan berjalan terukur dan tidak terputus antarinstansi.
Ia menegaskan bahwa tahapan menuju permanen itu mencakup perpindahan dari tanggap darurat, lalu transisi, hingga rehab-rekon. Dalam kerangka itu, pemerintah menyiapkan pemulihan yang lebih menyeluruh dan terstruktur.
11.512 kegiatan masuk peta kerja pemulihan
Renduk pemulihan dirancang untuk periode 2026–2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor. Cakupannya meliputi pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Pemerintah menempatkan infrastruktur dasar dan hunian tetap sebagai prioritas utama pada tahun pertama pelaksanaan. Arah ini dipilih agar warga tidak terlalu lama bergantung pada hunian sementara setelah bencana.
Fokus tersebut juga menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti pada perbaikan fisik semata. Pemerintah menyiapkan langkah yang menyentuh akses dasar, mobilitas, pendidikan, hingga tempat tinggal agar pemulihan sosial dan ekonomi bisa berjalan lebih stabil.
