PT Brantas Abipraya (Persero) menegaskan upaya memperkuat kapasitas tenaga kerja konstruksi agar sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Langkah ini dijalankan untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah.
Perusahaan bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum, menggelar sertifikasi tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1–3 di lokasi Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Sekitar 300 tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proyek tersebut mengikuti asesmen secara onsite pada 21 Mei 2026.
Sertifikasi dilakukan langsung di lokasi proyek
Metode onsite dipilih agar proses penilaian tetap berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan di lapangan. Pendekatan ini juga memudahkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di tengah aktivitas konstruksi yang terus berlangsung.
Peserta sertifikasi berasal dari sejumlah bidang kerja yang dibutuhkan di proyek gedung. Di antaranya Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana menekankan bahwa sertifikasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pembangunan infrastruktur pendidikan nasional. Ia menyebut keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada material dan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia di lapangan.
“Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan,” kata Dian dalam keterangannya, Selasa, 2 Juni 2026.
Dorongan untuk kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu
Dian menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat dicapai. Menurut dia, sertifikasi membantu memastikan pekerja di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional.
Program Sekolah Rakyat disebut memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat. Karena itu, Brantas Abipraya menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sertifikasi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan bahwa sektor konstruksi memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut sektor ini berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.
Indro juga mengingatkan bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Menurut dia, sertifikasi bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan mutu untuk infrastruktur yang dibangun.
Kebutuhan tenaga kerja konstruksi masih besar
Kementerian PU mencatat agenda pembangunan infrastruktur pada 2026 diperkirakan membutuhkan 37.356 tenaga kerja konstruksi. Rinciannya terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator, sementara sektor Prasarana Strategis termasuk pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan memerlukan 13.522 tenaga kerja konstruksi.
Indro menyampaikan apresiasi atas sinergi BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya yang menjalankan sertifikasi dengan metode onsite. Ia menilai pola seperti ini efektif karena mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi tanpa mengganggu pekerjaan di lapangan.
Brantas Abipraya menempatkan penguatan kompetensi SDM konstruksi sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Melalui sertifikasi yang sesuai SKKNI, perusahaan menegaskan fokus pada tenaga kerja profesional, kompeten, dan berdaya saing untuk mendukung target pembangunan yang lebih luas.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
