Ketidakpastian global yang meningkat mendorong Indonesia memperkuat pendekatan kolaboratif di tingkat regional dan lintas kawasan. Dalam forum EAEU-ASEAN pada St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 di Rusia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menekankan pentingnya kerja sama yang lebih konkret antara ASEAN dan EAEU.
AHY menilai tantangan global saat ini tidak lagi bisa dihadapi sendiri oleh masing-masing negara. Gangguan rantai pasok, volatilitas harga energi, hingga tekanan akibat perubahan iklim telah memperlihatkan bahwa ketahanan bersama perlu dibangun lewat kemitraan yang saling menguatkan.
Indonesia dorong jembatan kerja sama ASEAN dan EAEU
Dalam forum tersebut, AHY menyampaikan bahwa Indonesia ingin berperan sebagai penghubung antara dua kawasan yang memiliki karakter ekonomi berbeda namun saling melengkapi. Ia menyebut ASEAN memiliki pasar yang dinamis, populasi muda, kekuatan manufaktur, dan konektivitas maritim, sedangkan EAEU unggul di sektor energi, sumber daya alam, logistik, teknik, dan pertanian.
Menurut AHY, kombinasi keunggulan itu dapat membuka ruang pembentukan rantai nilai baru yang lebih kuat. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi mitra yang konstruktif demi memperkuat stabilitas dan pertumbuhan bersama di tengah situasi global yang makin kompleks.
Pernyataan itu sejalan dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan persahabatan dengan semua bangsa. AHY mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia memilih dialog di atas konfrontasi dan kerja sama di atas persaingan.
Tiga proyek strategis yang ditawarkan RI
Di forum yang sama, AHY memaparkan tiga agenda prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia yang dinilai dapat membuka peluang kerja sama internasional. Tiga agenda itu mencakup dekarbonisasi sektor transportasi dan energi, penguatan konektivitas strategis, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.
Pada agenda pertama, Indonesia mendorong transformasi transportasi dan energi untuk mendukung target Net Zero Emissions 2060. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada transisi menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
Agenda kedua menyoroti integrasi pelabuhan, sistem logistik, dan jaringan perkeretaapian nasional. Penguatan konektivitas ini dinilai penting untuk mendukung arus barang, efisiensi distribusi, dan daya saing ekonomi, terutama di tengah gangguan rantai pasok global yang masih berisiko terjadi.
Agenda ketiga berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. AHY menyinggung perlindungan kawasan pesisir melalui proyek Giant Sea Wall sebagai salah satu contoh kebutuhan pembangunan yang tidak hanya mengejar percepatan ekonomi, tetapi juga perlindungan wilayah dan masyarakat.
Dorongan agar kerja sama tidak berhenti di level wacana
AHY menekankan bahwa dunia saat ini memerlukan kerja sama yang menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar dokumen atau pernyataan bersama. Ia menilai proyek lintas negara harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi global.
Karena itu, ia mendorong pergeseran dari sekadar dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek konkret, dan dari komitmen menuju hasil yang bisa dirasakan publik. Pendekatan ini dinilai penting agar kolaborasi ASEAN dan EAEU tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan berkembang menjadi kerja sama yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masing-masing kawasan.
Dalam konteks itu, posisi Indonesia menjadi penting karena memiliki agenda infrastruktur yang bisa dibaca sebagai pintu masuk kerja sama yang lebih luas. Jika proyek-proyek strategis tersebut berjalan seiring dengan kemitraan regional, maka kolaborasi ASEAN–EAEU berpeluang memberi manfaat pada ketahanan ekonomi, konektivitas, dan pembangunan yang lebih adaptif terhadap risiko global.
