Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan pengendalian inflasi 2027 sebagai pekerjaan yang tak bisa dilepas dari stabilitas fiskal, pasokan komoditas, dan koordinasi dengan bank sentral. Pemerintah menargetkan inflasi tahun depan berada di rentang 1,5% hingga 3,5% dengan fokus utama pada pangan dan energi.
Purbaya menegaskan strategi itu ditempuh lewat sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar harga tetap terkendali tanpa menekan pasar keuangan. Ia juga menyoroti perlunya antisipasi imported inflation melalui koordinasi yang lebih kuat bersama otoritas moneter.
Koordinasi pusat, daerah, dan otoritas moneter
Pemerintah mempertegas peran tim pengendalian inflasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas moneter. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menyebut koordinasi kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras agar tidak memunculkan crowding out effect.
Pendekatan itu diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang pertumbuhan. Pemerintah ingin memastikan langkah pengendalian harga tidak mengganggu likuiditas dan dinamika pasar keuangan.
Tekanan inflasi masih terasa pada 2026
Ruang kebijakan itu muncul di tengah inflasi yang pada Mei 2026 masih berada di level 3,08% secara tahunan menurut Badan Pusat Statistik. Indeks Harga Konsumen juga naik dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,4 pada Mei 2026.
Realisasi tersebut lebih tinggi dari konsensus yang memperkirakan inflasi Mei 2026 sebesar 2,94%. Angka itu juga naik dibanding April yang tercatat 2,42%, menandakan tekanan harga masih meluas.
Kenaikan harga tidak hanya datang dari pangan, tetapi hampir di seluruh kelompok pengeluaran. Kondisi itu terjadi ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga risiko imported inflation ikut menjadi perhatian.
Lonjakan harga meluas ke berbagai kelompok
Data BPS menunjukkan kelompok makanan dan minuman naik 4,94%. Kenaikan juga terlihat pada transportasi sebesar 2,3%, restoran 2,24%, kesehatan 1,70%, dan pendidikan 1,15%.
Kelompok perawatan pribadi mencatat lonjakan paling tinggi, yaitu 10,35%. Sebaran kenaikan ini menunjukkan tekanan harga tidak terkonsentrasi di satu sektor saja.
Postur fiskal 2027 disiapkan lebih ketat
Di luar target inflasi, pemerintah juga menyusun sejumlah indikator makroekonomi utama untuk mengawal ketahanan fiskal. Parameter itu menjadi acuan dalam penyusunan postur anggaran ke depan.
Target defisit APBN 2027 dipatok di kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% dari PDB. Angka itu lebih rendah dibanding realisasi defisit APBN 2025 yang berada di level 2,92%.
Pendapatan negara ditargetkan berada pada 11,82% hingga 12,40% dari PDB, sementara belanja negara diproyeksikan 13,62% hingga 14,80% dari PDB. Pemerintah juga menempatkan suku bunga SBN tenor 10 tahun di rentang 6,5% hingga 7,3%.
Pertumbuhan ekonomi jadi penopang target jangka menengah
Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% sebagai landasan penting. Target itu disiapkan sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan 8% pada 2029.
Di sektor energi, postur fiskal juga diasumsikan pada harga minyak mentah Indonesia atau ICP di kisaran US$70 hingga US$95 per barel. Pemerintah menetapkan lifting minyak bumi 602.000 hingga 615.000 barel per hari dan lifting gas bumi 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.
Kombinasi target inflasi, disiplin fiskal, dan asumsi energi itu menunjukkan arah kebijakan yang ingin menjaga harga tetap stabil sambil mempertahankan ruang pertumbuhan. Pemerintah menempatkan pengendalian inflasi bukan sebagai langkah tunggal, melainkan bagian dari desain ekonomi yang lebih luas untuk 2027.
