Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengkritik penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan pemerintah. Ia menilai kebijakan itu berpotensi menambah tekanan bagi masyarakat yang daya belinya masih lemah.
Mufti juga menyoroti cara pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan itu terkesan mendadak dan minim penjelasan kepada publik, padahal dampaknya bisa langsung terasa di berbagai sektor.
DPR Dinilai Tidak Dilibatkan
Mufti mengatakan DPR sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra pemerintah di sektor energi tidak pernah mendapatkan informasi lebih dulu. Ia menyebut tidak ada ruang diskusi sebelum kebijakan itu disampaikan ke publik.
“Bahkan DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya,” kata Mufti dalam keterangannya, Kamis (11/6).
Ia menilai pola seperti ini bukan hal baru. Komisi VI DPR, menurut dia, sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka saat merumuskan kebijakan strategis di sektor energi.
Harga BBM Dinilai Punya Efek Berantai
Mufti menegaskan BBM bukan komoditas biasa karena perubahan harga akan memengaruhi banyak sektor. Dampaknya dapat merambat ke ongkos transportasi, biaya usaha, distribusi barang, sampai harga kebutuhan pokok.
Karena itu, ia menilai setiap kebijakan terkait BBM perlu disusun secara transparan dan hati-hati. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“BBM memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu kebijakan yang menyangkut BBM harus dilakukan secara transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat,” ujarnya.
Penjelasan Pemerintah Diminta Dibuka ke Publik
Mufti meminta pemerintah dan PT Pertamina menjelaskan alasan kenaikan harga BBM non-subsidi secara terbuka. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui faktor yang membuat harga berubah dan langkah yang disiapkan untuk menahan dampaknya.
Ia juga menyinggung perlunya strategi agar kenaikan harga BBM tidak mendorong biaya hidup naik lebih jauh. Menurut dia, yang sering memicu kekecewaan publik bukan hanya kenaikan harga, tetapi juga minimnya komunikasi dari pihak pemerintah.
“Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai,” kata Mufti.
Isyarat Aspirasi dari Publik
Mufti turut menanggapi video bertajuk My Little Bolu Ketan yang sempat viral dan dikaitkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menilai video itu bukan sekadar pujian, tetapi bentuk harapan masyarakat agar pemerintah lebih hadir dan bekerja menjaga stabilitas harga.
“Itu adalah cara rakyat menyampaikan harapan secara baik-baik kepada pemerintah,” ujar Mufti. Ia menambahkan, pemerintah perlu lebih peka membaca aspirasi publik di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik.
Mufti berharap pemerintah lebih terbuka dalam menyusun kebijakan strategis ke depan agar masyarakat dan DPR dapat memahami alasan di balik setiap keputusan. Dengan komunikasi yang lebih jelas, pengawasan publik terhadap kebijakan energi juga dinilai bisa berjalan lebih konstruktif.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
