Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk menopang agenda infrastruktur 2027. Total dana yang diajukan mencapai Rp 219,81 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kontrak berjalan.
Namun, angka itu masih jauh di atas pagu indikatif Kementerian PU untuk tahun anggaran 2027 yang baru ditetapkan sebesar Rp 98,47 triliun. Selisihnya mencapai sekitar Rp 121,34 triliun, sehingga masih ada kebutuhan dana yang belum tertampung dalam rancangan APBN.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan kondisi tersebut tidak akan menghentikan program kerja yang sudah disusun kementerian. Menurut dia, proyek-proyek prioritas untuk 2027 sudah dipetakan secara matang sehingga pelaksanaan tetap bisa berjalan sesuai rencana.
Prioritas proyek tetap dijaga
Dody menyebut kementerian sudah menentukan pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan dengan anggaran yang tersedia. Ia menekankan fokus utama saat ini adalah memastikan setiap dana yang ada masuk ke program yang paling mendesak.
Salah satu alasan kekhawatiran soal kekurangan anggaran tidak terlalu besar adalah adanya peluang tambahan dana di tengah jalan. Kementerian PU selama ini kerap mendapat kucuran anggaran tambahan ketika pemerintah pusat memberi penugasan proyek baru.
Dody memberi contoh pengalaman pada 2026, ketika kementerian juga memperoleh tambahan dana untuk mendesain kebutuhan baru. Ia menyebut sebagian kekurangan anggaran saat ini terkait kebutuhan penanganan bencana yang nilainya cukup besar.
Dorong skema pembiayaan alternatif
Untuk menutup kebutuhan pendanaan, Kementerian PU menyiapkan langkah lain di luar anggaran negara. Salah satu opsi yang diperkuat adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
Kementerian juga ingin memperbesar keterlibatan swasta dalam pendanaan maupun pelaksanaan proyek. Dody menyebut pendekatan ini akan diarahkan ke sejumlah pekerjaan, termasuk proyek jalan di perbatasan yang menggunakan skema pinjaman.
Langkah tersebut dipandang penting agar kegiatan inti kementerian tetap berjalan normal. Dengan kombinasi anggaran yang ada, tambahan dana, dan skema kemitraan, Dody menilai operasional harian tidak akan terganggu secara berarti.
Ia juga meminta agar proses penyusunan anggaran tetap dijalankan seperti biasa. Menurut dia, waktu menuju 2027 masih panjang sehingga kementerian masih punya ruang untuk menata kebutuhan pendanaan secara bertahap.
Fokus pada kelanjutan pembangunan
Kebutuhan Rp 219,81 triliun menunjukkan besarnya beban kerja yang harus ditopang Kementerian PU dalam dua tahun ke depan. Di sisi lain, pagu indikatif Rp 98,47 triliun memperlihatkan masih lebarnya jarak antara kebutuhan program dan alokasi awal yang tersedia.
Kondisi itu membuat strategi pembiayaan menjadi bagian penting dari pengelolaan proyek infrastruktur. Kementerian PU kini bertumpu pada prioritas program, tambahan dana jika ada penugasan baru, serta dukungan swasta agar target kerja tetap bergerak tanpa hambatan besar.
-
-
-
-
