Pengusaha Desak Listrik Nasional Diperkuat, Pemadaman Di Jawa Ancam Produksi Dan Investasi

Keandalan listrik kini menjadi sorotan utama dunia usaha karena gangguan pasokan dinilai bisa langsung menghambat produksi, distribusi, dan pengiriman barang. Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia meminta sistem ketenagalistrikan nasional diperkuat agar aktivitas industri tetap berjalan dan iklim investasi tidak terganggu.

Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan pasokan listrik yang andal adalah kebutuhan mendasar bagi kawasan industri. Ia menyebut pihaknya menerima banyak keluhan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Dampak langsung ke industri

Ma’ruf menjelaskan bahwa gangguan listrik dalam durasi tertentu dapat memengaruhi proses produksi hingga jadwal pengiriman kepada pelanggan. Karena itu, HKI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh atas persoalan tersebut.

Dalam keterangannya, Ma’ruf menekankan pentingnya perbaikan yang cepat dan mitigasi yang lebih kuat ke depan. Ia juga mengakui bahwa gangguan teknis bisa terjadi dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, tetapi proses evaluasi tetap harus berjalan menyeluruh.

Kebutuhan energi di tengah agenda industri

HKI menilai kebutuhan listrik yang stabil semakin penting karena industri nasional sedang bergerak mendukung agenda hilirisasi, peningkatan ekspor, pembangunan pusat data, dan masuknya investasi baru ke berbagai daerah. Seluruh agenda itu membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang stabil dan dapat diandalkan.

Keandalan listrik disebut menjadi salah satu pertimbangan utama investor saat menentukan lokasi investasi. Menurut Ma’ruf, kepastian pasokan energi memberi rasa aman bagi dunia usaha untuk merencanakan ekspansi dan pengembangan usaha jangka panjang.

Usulan evaluasi sampai jaringan cadangan

Sebagai langkah lanjut, HKI telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) dan para gubernur di seluruh Indonesia. Surat itu berisi usulan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sistem kelistrikan, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga kecukupan cadangan daya.

HKI juga mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan industri strategis agar tingkat keandalannya lebih tinggi. Selain itu, organisasi tersebut meminta kawasan industri mendapat prioritas penanganan ketika gangguan sistem terjadi.

Kawasan industri dinilai punya peran besar sebagai pusat produksi, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, HKI mengusulkan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara PLN dan pengelola kawasan industri saat gangguan muncul.

Dorongan untuk sistem yang lebih siap

Ma’ruf mengatakan informasi yang akurat dan kepastian waktu pemulihan sangat membantu pelaku usaha mengatur operasional mereka. HKI pun mendorong percepatan pengembangan sistem cadangan, peningkatan kapasitas jaringan, pembangunan gardu induk di kawasan industri yang berkembang pesat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang lebih modern.

Dalam jangka panjang, HKI menilai perlu ruang lebih luas bagi pengembangan pembangkit mandiri atau captive power, energi baru terbarukan, dan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di kawasan industri tertentu. Langkah itu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Pertumbuhan industri Indonesia diperkirakan terus meningkatkan kebutuhan energi, sehingga sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha. HKI berharap pemerintah, PLN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain dapat bergerak bersama mempercepat penguatan sistem ketenagalistrikan nasional demi mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terkait