Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan pengadaan energi dengan menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, dan LKPP. Langkah ini diarahkan untuk menjaga proses pengadaan minyak mentah, produk kilang, BBM, hingga LPG tetap transparan dan akuntabel.
Sinergi lintas lembaga itu dibahas dalam forum Focus Group Discussion di Jakarta. Pembahasan berfokus pada mitigasi risiko hukum dalam bisnis pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang.
Di tengah dinamika pasar energi global, Pertamina Patra Niaga menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama. Perusahaan menghadapi fluktuasi harga energi, ketidakpastian geopolitik, perubahan regulasi, dan risiko hukum operasional yang menuntut pengawasan lebih ketat.
Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi mengatakan perusahaan harus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Ia menegaskan seluruh proses pengadaan harus berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan.
Erwin juga menyebut dukungan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola. Menurut dia, kerja bersama dengan KPK dan Kejaksaan membantu mendorong perbaikan dalam proses pengadaan energi.
Untuk memperketat pengendalian risiko, perusahaan menerapkan sejumlah mekanisme internal. Langkah itu meliputi segregation of duty, four eyes principle, dan optimalisasi fungsi kepatuhan internal.
Dari sisi kejaksaan, Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun Kejaksaan Agung Irene Putri menyampaikan apresiasi atas langkah aktif perusahaan meminta pendampingan hukum secara reguler. Ia menilai keterbukaan korporasi dalam melibatkan lembaga pengawas eksternal merupakan langkah positif untuk perbaikan berkelanjutan.
Dukungan serupa datang dari Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Alam Jamintel Kejaksaan Agung Deny Alvianto. Ia menilai komitmen tersebut ikut memperkuat keandalan pasokan energi.
KPK juga melihat keterlibatan lembaga pengawas sebagai sinyal komitmen yang kuat dari perusahaan. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Dian Patria menilai langkah itu mencerminkan upaya membangun sistem pengadaan yang bersih dan berintegritas.
Kolaborasi ini menjadi penting karena pengadaan energi nasional menyangkut rantai pasok yang luas dan sensitif. Dengan pengawasan yang lebih terbuka, Pertamina Patra Niaga menempatkan kepatuhan dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan.
