Pemerintah mengambil langkah baru untuk meredam tekanan pasokan batu bara kalori sedang yang memasok PLn dengan membentuk tim pengadaan khusus. Tim ini dibentuk untuk menjaga stabilitas operasi pembangkit listrik nasional di tengah persoalan tata kelola rantai pasok energi primer yang belum selesai.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keputusan itu dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Ia mengatakan pembentukan tim dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan PLN, Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, serta BPKP.
Bahlil menjelaskan tim pengawasan itu dibentuk agar persoalan pasokan tidak berulang. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi dibutuhkan supaya pengadaan batu bara untuk kelistrikan bisa lebih terpantau dan lebih cepat diselesaikan.
Langkah ini muncul setelah pemerintah melihat realisasi domestic market obligation atau DMO belum berjalan mulus di lapangan. Kebutuhan batu bara PLN disebut mencapai 154 juta metrik ton per tahun, sementara pemerintah mematok penugasan DMO hingga 190 juta ton kepada seluruh produsen.
Bahlil menyebut dari 190 juta ton itu, sekitar 150 juta hingga 160 juta ton sudah terkonfirmasi. Dari jumlah tersebut, kontrak yang sudah berjalan mencapai 134 juta ton, sehingga masih ada sekitar kurang dari 20 juta metrik ton yang belum dikontrakkan untuk kebutuhan PLN.
Setelah bertemu intensif selama 5,5 jam dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi, Bahlil mengidentifikasi kelangkaan yang paling terasa terjadi pada batu bara kalori sedang. Ia menyebut persoalan ini berkaitan dengan aturan harga DMO kelistrikan yang dipatok US$70 per ton.
Menurut Bahlil, harga tersebut membuat sejumlah produsen kesulitan menutup biaya operasional penambangan. Ia menyoroti lonjakan stripping ratio atau SR yang kini berada di kisaran 10 hingga 12, sehingga margin penjualan ke PLN dinilai semakin menipis.
Fokus ke pasokan kelistrikan
Untuk mencegah gangguan lebih lanjut, Kementerian ESDM meminta jajaran terkait memprioritaskan kebutuhan sektor kelistrikan. Bahlil juga mendorong adanya fleksibilitas aturan bagi kontraktor penambangan agar pasokan ke pembangkit tidak terhambat.
Ia menegaskan kebijakan itu diarahkan agar kepentingan listrik nasional mendapat perlakuan khusus. Dalam rapat itu, Bahlil menyebut pemerintah ingin memastikan pasokan energi primer tetap aman dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Meski begitu, Bahlil menepis anggapan bahwa pemadaman listrik bergilir di sebagian Pulau Jawa pada pekan lalu dipicu kelangkaan batu bara di pembangkit. Ia mengatakan pasokan untuk PLTU sebenarnya aman dan telah menyentuh angka 170 juta ton.
Bahlil juga menyampaikan bahwa ia masih terus berkoordinasi dengan PLN untuk membahas persoalan tersebut. Menurut dia, isu batu bara langka tidak tepat menggambarkan kondisi yang terjadi saat itu.
Ia justru mensinyalkan adanya kendala teknis pada sistem permesinan milik PLN yang memicu gangguan distribusi listrik. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci jenis kerusakan mekanis yang dimaksud.
Dari sisi PLN, EVP Komunikasi Korporat dan TJSL Gregorius Adi Trianto membenarkan ada kendala operasional yang sempat mengurangi pasokan daya di beberapa wilayah. Ia memastikan sistem kelistrikan Jawa kini beroperasi dan terkendali dengan baik setelah kendala itu dimitigasi.
Gregorius juga menegaskan bahwa spekulasi soal blackout total di Pulau Jawa tidak benar. PLN meminta masyarakat memantau informasi melalui kanal resmi perseroan dan unit PLN setempat agar tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
PLN turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat pemadaman berkala yang sempat terjadi. Di saat pemerintah memperketat pengawasan pasokan batu bara, fokus utama kini tertuju pada kelancaran suplai untuk pembangkit agar sistem kelistrikan tetap stabil.
