Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi atau Siska mulai dilihat sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengejar kebutuhan daging sapi nasional. Di Kalimantan Selatan, model ini menunjukkan hasil nyata lewat peningkatan populasi sapi dan efisiensi biaya di lahan perkebunan sawit.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung penerapannya di perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Tanah Bumbu, pada Jumat (19/6/2026). Dari kunjungan itu, pemerintah melihat pola integrasi sawit dan sapi punya peluang besar untuk memperkuat breeding sekaligus menekan defisit pasokan.
Breeding lebih efisien di lahan sawit
Hanif menyebut metode alamiah dalam sistem ini sangat cocok untuk pengembangbiakan sapi. Menurut dia, kebutuhan hormon reproduksi sapi betina bisa terpenuhi secara natural di lingkungan perkebunan, sehingga biaya operasional bisa lebih rendah dibanding inseminasi buatan.
Ia juga menjelaskan bahwa model ini mendukung fase pemeliharaan anak sapi agar pertumbuhannya lebih seragam. Setelah berusia tiga hingga sembilan bulan, anak sapi disapih dan dipisahkan dari induknya.
Penerapan Siska di lahan sawit seluas 16.000 hektare di PT Buana Karya Bhakti menunjukkan hasil yang mencolok. Populasi sapi naik dari 300 ekor menjadi 1.500 ekor dalam skema tersebut.
Peluang besar dari perkebunan sawit
Keberhasilan di satu lokasi itu membuat pemerintah melirik potensi serupa di sisa lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan. Hanif menyebut, jika 250 ribu hektare lahan bisa diintegrasikan, maka sekitar 20 ribu ekor sapi dapat dipelihara.
Di tingkat daerah, kebutuhan daging sapi Kalimantan Selatan masih lebih besar daripada produksi yang tersedia. Produksi saat ini baru sekitar 33.000 ekor, sedangkan kebutuhan tahunan mencapai 56.000 hingga 57.000 ekor.
Artinya, daerah itu masih kekurangan lebih dari 20 ribu ekor sapi. Kekurangan tersebut selama ini masih ditutup melalui impor.
Dukungan untuk ketahanan pangan
Program ini juga menjadi bagian dari langkah mengeksekusi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Pemerintah menempatkan integrasi sawit-sapi sebagai salah satu cara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Potensi skemanya juga dinilai sangat besar karena Indonesia memiliki total luas perkebunan kelapa sawit mencapai 17 juta hektare. Dengan basis lahan seluas itu, integrasi peternakan dan perkebunan dinilai bisa memberi ruang ekspansi yang signifikan.
Selain menambah populasi ternak, pola ini memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha sawit. Kehadiran sapi dapat memangkas biaya pembersihan gulma hingga 50 sampai 70 persen.
Sapi-sapi digembalakan secara bergilir dari satu area ke area lain setiap hari. Pola ini membuat lahan tetap terkelola sekaligus membantu kebutuhan pakan ternak di lokasi yang sama.
Hanif menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Ia menilai sistem yang sesuai dengan karakter domestik justru lebih relevan untuk memperkuat produksi daging sapi nasional.