Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah sudah menutup 240 badan usaha milik negara atau BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus merugi. Langkah itu menjadi bagian dari restrukturisasi perusahaan negara untuk menekan pemborosan dan memperbaiki efisiensi anggaran.
Prabowo menyampaikan informasi itu saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Selasa (23/6/2026). Ia menegaskan penutupan dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memberi keuntungan dan hanya menambah beban keuangan negara.
Ribuan Perusahaan Negara Jadi Sorotan
Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan negara yang beroperasi mencapai sekitar 1.000 entitas. Dari jumlah itu, ia menilai banyak yang tidak menghasilkan laba dan justru menjadi sumber inefisiensi.
Ia juga menyoroti biaya besar yang harus ditanggung negara untuk membayar direksi dan komisaris di perusahaan yang terus merugi. Menurutnya, beban itu semakin tidak masuk akal ketika perusahaan tersebut masih meminta bonus meski kinerja keuangannya negatif.
Penutupan Bisa Bertambah
Pemerintah belum berhenti pada 240 BUMN yang sudah ditutup. Prabowo mengatakan evaluasi terhadap perusahaan negara lain masih berjalan, dan jumlah penutupan pada akhirnya bisa mencapai 700 hingga 800 perusahaan.
"Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700," kata Prabowo. Pernyataan itu menunjukkan pemerintah ingin memperketat seleksi terhadap BUMN yang dinilai tidak sehat secara bisnis.
Efisiensi Anggaran Jadi Alasan Utama
Prabowo menyebut penutupan BUMN bermasalah telah memberi dampak positif pada keuangan negara. Ia mengeklaim kebijakan tersebut berhasil menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Menurut dia, penghematan itu berasal dari penghentian pembiayaan perusahaan yang terus merugi dan tidak mampu memberi nilai tambah. Prabowo juga menyebut ada praktik yang membuat kerugian perusahaan tertutup di balik berbagai cara, termasuk melalui pengelolaan internal yang tidak sehat.
Arah Reformasi BUMN
Pemerintah saat ini terus menata ulang BUMN sebagai bagian dari reformasi sektor korporasi negara. Penataan ini diarahkan agar aset negara dikelola lebih efektif dan perusahaan pelat merah bisa memberi kontribusi yang lebih kuat terhadap perekonomian nasional.
Di sisi lain, langkah penutupan perusahaan yang tidak produktif juga mencerminkan tekanan agar BUMN beroperasi lebih disiplin dalam tata kelola, biaya, dan akuntabilitas. Fokus pemerintah kini tertuju pada perusahaan negara yang benar-benar mampu memberi manfaat, bukan sekadar bertahan dengan beban kerugian yang terus menumpuk.
