Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM subsidi meski tekanan global masih tinggi. Menurut dia, kebijakan itu tetap bisa dijaga dengan cara menutup tambahan beban subsidi melalui kombinasi penerimaan negara dari sektor energi dan langkah efisiensi.
Bahlil menyebut pemerintah tidak hanya melihat sisi pengeluaran APBN, tetapi juga mencari ruang dari sisi pendapatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan kelompok ekonomi bawah jika harga BBM subsidi dinaikkan, karena dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat.
Hitung-hitungan subsidi dan ICP
Dalam paparannya di Jakarta, Bahlil menjelaskan bahwa pada APBN 2026 total subsidi BBM mencapai sekitar Rp200 triliun dengan asumsi Indonesian Crude Price atau ICP di level US$70 per barel. Pada skenario itu, negara diperkirakan menerima pemasukan sebesar US$10,8 miliar.
Ia lalu menunjukkan bagaimana perubahan harga minyak dunia akan memengaruhi penerimaan negara. Jika ICP naik ke US$90 per barel, pemasukan disebut bisa menjadi US$14,3 miliar, sedangkan pada level US$100 per barel, penerimaan naik menjadi US$17,6 miliar.
Menurut Bahlil, kenaikan ICP hingga US$100 per barel memang membuat kebutuhan subsidi ikut membesar. Dalam hitungannya, tambahan beban yang harus ditutup bisa mencapai sekitar Rp230-Rp250 triliun.
Sumber penutup beban APBN
Bahlil menilai tambahan pendapatan dari sektor hulu migas menjadi salah satu penopang utama. Saat ICP naik ke US$100 per barel, negara disebut memperoleh tambahan pendapatan sekitar US$7 miliar atau setara Rp120-Rp125 triliun dengan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS.
Ia menyebut angka itu sudah menutup sekitar 50 persen dari kebutuhan tambahan subsidi. Setelah itu, pemerintah mencari ruang tambahan lain agar beban APBN tidak sepenuhnya ditanggung dari pos subsidi.
Langkah berikutnya datang dari sektor mineral dan batu bara. Pemerintah, kata Bahlil, menaikkan beberapa royalti, termasuk royalti nikel dan royalti batu bara, serta sejumlah sektor lain.
Dari kebijakan tersebut, negara diperkirakan memperoleh tambahan pemasukan sekitar Rp30-Rp35 triliun. Dengan demikian, total dana dari sektor ESDM bisa mendekati Rp160 triliun dari asumsi kebutuhan tambahan subsidi yang berada di kisaran Rp230-Rp250 triliun.
Efisiensi jadi tahap akhir
Bahlil menegaskan bahwa sisa kebutuhan pembiayaan baru ditutup lewat efisiensi. Ia menilai kombinasi antara kenaikan penerimaan dan penghematan menjadi kunci agar harga BBM subsidi tetap terjaga tanpa membuat APBN menanggung tekanan berlebihan.
Ia juga menyinggung bahwa menjaga harga BBM subsidi memang menambah beban keuangan negara. Namun, kebijakan itu tetap dipilih karena menyangkut perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak jika harga energi naik.
