IHSG Ambruk, MBG Dipangkas dan Rp400 Triliun Disuntikkan ke Bank Himbara, 5 Guncangan Ekonomi Pekan Ini

Author: Qoo Media

Sepekan terakhir, perhatian pelaku pasar tertuju pada gejolak IHSG, langkah pemerintah memperkuat likuiditas perbankan, hingga penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Di saat yang sama, rencana penerbitan Panda Bond dan persiapan Sensus Ekonomi 2026 ikut menambah padat agenda ekonomi nasional.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, pasar modal, dan agenda statistik berjalan serempak dalam satu periode yang sama. Dinamika itu juga memperlihatkan bagaimana pemerintah dan otoritas terkait berusaha menjaga stabilitas di tengah tekanan pasar dan kebutuhan pembiayaan negara.

1. IHSG tertekan, investor asing ramai-ramai keluar

Pasar saham domestik melemah cukup dalam pada pekan terakhir Juni 2026. IHSG terkoreksi 4,55 persen dan ditutup di level 5.896,13, sehingga kembali turun dari batas psikologis 6.000.

Tekanan terbesar datang dari saham-saham berkapitalisasi besar, terutama di sektor perbankan dan energi. Saham BMRI turun 7,42 persen, BRMS terkoreksi 24,55 persen, sementara BBCA juga ikut melemah.

Di tengah pelemahan itu, investor asing mencatat net sell sebesar Rp3,43 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya Rp904,07 miliar.

Arus jual asing itu ikut menekan kapitalisasi pasar BEI sebesar 4,51 persen. Nilainya turun dari Rp10.788 triliun menjadi Rp10.302 triliun.

2. Pemerintah tambah likuiditas Rp400 triliun ke bank Himbara

Di sektor perbankan, pemerintah mengambil langkah untuk menjaga kelancaran penyaluran kredit. Pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp400 triliun ke bank-bank anggota Himbara.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas bank sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pemerintah juga berharap dana itu bisa mendorong intermediasi perbankan agar lebih longgar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tambahan likuiditas tersebut dapat membantu menurunkan suku bunga pasar. Ia juga menargetkan pertumbuhan kredit nasional berada di kisaran 14 hingga 15 persen sepanjang tahun ini.

3. Anggaran MBG disesuaikan, pengawasan diperketat

Program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan setelah BGN dan Kementerian Keuangan menyepakati penyesuaian anggaran. Langkah itu diambil sebagai bagian dari efisiensi fiskal agar program tetap berjalan tanpa menekan defisit anggaran negara secara berlebihan.

Penyesuaian ini muncul di tengah ruang belanja APBN 2026 yang terbatas. Pemerintah ingin memastikan program prioritas nasional tetap terlaksana dengan beban fiskal yang lebih terkendali.

Purbaya juga membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Pengawasan akan melibatkan DJPb dan DJKN di berbagai kabupaten dan kota agar penggunaan anggaran lebih efektif dan potensi kebocoran dana bisa ditekan.

4. Pemerintah siapkan Panda Bond sebagai sumber pembiayaan baru

Pemerintah juga menyiapkan penerbitan Panda Bond pada akhir Juli 2026. Instrumen ini adalah surat utang negara dalam denominasi Yuan atau Renminbi yang dipakai untuk diversifikasi pembiayaan.

Purbaya menyebut minat investor dari China terhadap instrumen tersebut dinilai cukup tinggi. Pemerintah ingin memanfaatkan minat itu agar dana yang dihimpun bisa lebih optimal dan biaya penerbitannya lebih kompetitif.

Langkah ini memperlihatkan upaya pemerintah memperluas basis investor internasional. Di sisi lain, penerbitan Panda Bond juga menjadi bagian dari strategi memanfaatkan likuiditas global.

5. Sensus Ekonomi 2026 masuk tahap penting

Dari sisi data dan perencanaan ekonomi, BPS memasuki fase penting pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan sensus ini dibutuhkan untuk membaca kondisi riil perekonomian nasional dan daerah.

Ia menggambarkan sensus tersebut seperti medical check-up atau rekam medis bagi ekonomi Indonesia. Hasilnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi ke depan.

BPS juga mengingatkan bahwa pengisian data mandiri oleh pelaku usaha akan ditutup pada 30 Juni 2026. Partisipasi dari usaha mikro hingga perusahaan besar dinilai penting agar data yang terkumpul akurat dan bisa mendukung arah kebijakan hilirisasi serta pertumbuhan jangka panjang.

Di luar lima peristiwa utama itu, pemerintah juga memastikan impor solar akan dihentikan mulai tahun ini seiring mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Pada saat yang sama, PT Pertamina International Shipping menyebut Kapal Gamsunoro berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman setelah sempat tertahan akibat konflik di Timur Tengah.

Source: www.viva.co.id
Terbaru