Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyiapkan 11.520 kegiatan pemulihan permanen pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh program itu dijalankan hingga 2028 dengan kebutuhan pendanaan indikatif mencapai Rp100,166 triliun.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026–2028. Peta jalan ini disusun untuk memulihkan 53 kabupaten/kota terdampak dengan pendekatan yang menekankan kawasan lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Pemulihan diarahkan ke lima klaster utama
Pemerintah membagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam lima fokus besar. Kelimanya mencakup pemulihan permukiman, pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola lintas sektor.
Pembagian ini dibuat agar pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable menjadi acuan agar wilayah terdampak bisa dibangun kembali dengan tingkat keamanan dan ketahanan yang lebih baik.
Hunian tetap menjadi salah satu prioritas awal
Pada klaster permukiman, pemerintah menyiapkan 97 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,57 triliun. Program ini mencakup pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, termasuk skema membangun kembali di lokasi semula atau relokasi dari kawasan berisiko tinggi.
Langkah tersebut penting karena tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar yang menentukan kelanjutan pemulihan warga. Penempatan hunian di lokasi yang lebih aman juga diharapkan mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Infrastruktur menyerap porsi anggaran terbesar
Dari seluruh klaster, pembangunan infrastruktur mendapat porsi paling besar dengan 1.863 kegiatan dan kebutuhan anggaran sekitar Rp63,69 triliun. Fokusnya meliputi jalan, jembatan, jaringan irigasi, sungai, drainase, air minum, sanitasi, energi, hingga fasilitas pelayanan publik.
Infrastruktur dasar menjadi penopang aktivitas harian masyarakat dan pemulihan layanan penting di daerah terdampak. Tanpa konektivitas dan fasilitas umum yang pulih, pemulihan sektor lain akan berjalan lebih lambat.
Layanan sosial ikut diperkuat
Pemulihan sosial menjadi klaster dengan 6.194 kegiatan dan kebutuhan pendanaan sekitar Rp18,73 triliun. Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dukungan psikososial, serta penguatan kohesi sosial.
Fokus tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara soal bangunan dan jalan. Pemerintah juga menempatkan aspek manusia sebagai bagian utama dari proses pemulihan yang lebih inklusif.
Ekonomi masyarakat ditopang lewat berbagai sektor
Di bidang ekonomi, Satgas PRR menyiapkan 3.026 kegiatan dengan kebutuhan sekitar Rp9,41 triliun. Sasaran program mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, pasar rakyat, hingga pariwisata.
Langkah ini diarahkan untuk menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana. Pemulihan ekonomi dinilai penting agar masyarakat tidak hanya kembali memiliki tempat tinggal, tetapi juga kembali punya sumber penghasilan.
Tata kelola lintas sektor ikut jadi perhatian
Selain empat klaster utama, pemerintah juga menyiapkan 341 kegiatan lintas sektor dengan kebutuhan sekitar Rp764,67 miliar. Kegiatannya meliputi penataan ruang berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, layanan pertanahan, penguatan data by name by address, serta monitoring dan evaluasi.
Penguatan tata kelola dibutuhkan agar proses pemulihan berjalan terukur dan bisa dipantau. Data yang lebih rapi juga membantu memastikan program tepat sasaran di wilayah terdampak.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Ia meminta masyarakat di tiga daerah ikut bergerak bersama agar percepatan pembangunan infrastruktur permanen bisa segera dirasakan manfaatnya.