BI Bantah Likuiditas Bank Seret, Indonia Turun Saat Dana Pemerintah di Himbara Naik

Perbedaan pandangan soal kondisi dana di perbankan mencuat setelah Bank Indonesia menyatakan likuiditas pasar uang masih memadai. Penilaian ini berseberangan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut sejumlah bank menghadapi kondisi likuiditas seret di lapangan.

Bank Indonesia mendasarkan penilaiannya pada penurunan suku bunga antarbank, sementara pemerintah menyoroti keluhan bank serta kembali menambah penempatan dana di bank-bank milik negara. Perbedaan indikator tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan biaya pendanaan jangka pendek dan kelancaran penyaluran uang dalam sistem keuangan.

Indonia Melandai

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut Indonesian Overnight Index Average atau Indonia mencerminkan pasokan likuiditas yang cukup. Indonia merupakan representasi suku bunga transaksi antarbank untuk kebutuhan dana jangka pendek.

Menurut Destry, Indonia sempat berada di level 6,62% pada 18 Juni 2026 sebelum turun menjadi 6,17% pada 16 Juli 2026. Pelandaian tersebut dinilai menunjukkan tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antarbank mulai berkurang.

Destry menilai turunnya Indonia membuat kebutuhan pendanaan jangka pendek dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah. “Kondisi tersebut mengindikasikan likuiditas pasar uang yang tetap memadai,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2026).

Likuiditas perbankan, menurut Bank Indonesia, juga ditopang ekspansi melalui operasi moneter. Instrumen yang digunakan mencakup repurchase agreement atau repo, swap, serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.

Nilai ekspansi likuiditas melalui operasi moneter mencapai Rp837,11 triliun hingga 16 Juli 2026. Langkah itu turut menjaga pertumbuhan uang primer atau M0 tetap di level dua digit, yakni 12,8% secara tahunan pada akhir Juni 2026.

Masalah Distribusi Antarbank

Bank Indonesia mengisyaratkan bahwa keluhan kekurangan dana tunai yang dirasakan sebagian bank tidak selalu berarti pasokan dana di sistem menyusut. Tantangan yang dihadapi dinilai lebih berkaitan dengan distribusi dana antarbank serta pengelolaan profil risikonya.

Destry mengatakan Bank Indonesia terus berkomunikasi dengan industri perbankan untuk mengatasi hambatan distribusi tersebut. Otoritas moneter juga mengembangkan pasar uang bersama asosiasi pasar, perbankan, dan otoritas lain agar pasar menjadi lebih dalam, likuid, dan efisien.

Surveilans serta pengawasan pasar turut diperkuat untuk memastikan ketentuan dipatuhi dan perilaku pasar tetap wajar. Bank Indonesia menyatakan akan terus memantau kecukupan likuiditas demi menjaga transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah Tambah Dana di Himbara

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangan berbeda dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (15/7/2026). Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu menilai sejumlah indikator yang digunakan otoritas belum sepenuhnya menggambarkan kondisi dana yang dirasakan bank di lapangan.

“Kalau Bapak tanya ke LPS, BI, OJK, Keuangan, semua bilang ample, tetapi data mereka salah semua,” kata Purbaya. Ia menyebut hanya indikator M0 Bank Indonesia yang dipercaya sebagai tolok ukur pasokan uang yang valid dalam perekonomian.

Pemerintah sebelumnya mulai menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara pada September 2025. Posisi dana pemerintah di Himbara tercatat Rp281 triliun pada akhir Juni 2026, sebagaimana dilaporkan finansial.bisnis.com.

Purbaya kemudian memutuskan menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun. Dengan tambahan tersebut, total dana pemerintah yang parkir di Himbara mencapai Rp381 triliun.

Perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan pemerintah memperlihatkan adanya fokus yang berbeda dalam membaca kondisi pasar. Bank Indonesia menekankan indikator pasar uang dan operasi moneter, sedangkan pemerintah menyoroti distribusi dana serta pengalaman bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas.