Pengelola dana pensiun Malaysia, Retirement Fund Inc atau KWAP, menginvestasikan hampir RM200 juta ke eFishery sebelum kasus manipulasi laporan keuangan di perusahaan rintisan agritech Indonesia itu mencuat. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut investasi tersebut terdampak oleh “penipuan terencana” yang dilakukan manajemen eFishery.
Nilai dana KWAP yang masuk ke eFishery tercatat sebesar US$47,7 juta atau RM194,35 juta. Dana itu merupakan bagian dari pendanaan Seri D eFishery pada 2023 yang secara keseluruhan mencapai US$200 juta.
| Rincian | Nilai |
|---|---|
| Total pendanaan Seri D eFishery pada 2023 | US$200 juta |
| Investasi KWAP di eFishery | US$47,7 juta |
| Nilai investasi KWAP dalam ringgit | RM194,35 juta |
Menurut Anwar, keputusan investasi tersebut sebelumnya telah melewati proses evaluasi dan tata kelola. Proses itu didasarkan pada informasi yang tersedia saat itu, termasuk laporan keuangan yang telah diverifikasi auditor bersertifikat berpengakuan internasional.
Konsorsium investor yang melibatkan KWAP juga disebut menjalankan uji tuntas secara independen. Langkah itu dilakukan untuk memastikan informasi yang digunakan dalam pertimbangan investasi telah lengkap dan valid.
Manipulasi Laporan Keuangan Jadi Sorotan
Masalah utama dalam investasi ini, menurut Anwar, terletak pada manipulasi laporan keuangan oleh manajemen eFishery. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat para investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ternyata tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
“Padahal, investasi eFishery tersebut merupakan penipuan terencana, dan terdapat manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen eFishery,” ujar Anwar, seperti dikutip www.medcom.id dari The Edge Malaysia. Pernyataan itu menempatkan persoalan eFishery bukan sekadar sebagai risiko bisnis biasa, melainkan dugaan kecurangan yang memengaruhi proses investasi.
KWAP bukan satu-satunya lembaga besar yang menanamkan modal di eFishery. Anwar mengatakan sejumlah investor institusional internasional dan dana teknologi juga terlibat, termasuk Temasek, SoftBank, 42XFund, dan Northstar.
Keterlibatan sejumlah nama besar itu menunjukkan eFishery telah menarik perhatian luas di kalangan investor. Namun, Anwar menyatakan para investor tersebut juga menjadi korban dari manipulasi yang dilakukan manajemen perusahaan.
Pertanyaan Akuntabilitas untuk KWAP
Kasus ini turut memicu pertanyaan mengenai pengawasan internal KWAP atas keputusan investasi tersebut. Anggota Parlemen Subang Wong Chen meminta penjelasan mengenai langkah akuntabilitas yang sudah atau akan ditempuh terhadap dewan, panel investasi, dan manajemen senior KWAP.
Pertanyaan itu berfokus pada pihak-pihak yang menyetujui serta mengawasi investasi ke eFishery. Sorotan juga mengarah pada sejauh mana mekanisme tata kelola KWAP dapat mendeteksi risiko ketika laporan keuangan perusahaan telah melalui verifikasi auditor.
Anwar menyampaikan bahwa konsorsium investor, termasuk KWAP, telah memulai upaya hukum dan langkah untuk mengembalikan dana yang terlibat. Upaya tersebut berjalan bersamaan dengan peninjauan internal atas proses evaluasi, persetujuan, dan pengawasan investasi.
KWAP telah melakukan tinjauan komprehensif atas seluruh tahapan tersebut dan menyerahkan temuannya kepada dewan KWAP. Dewan kemudian meneliti serta mempertimbangkan hasil peninjauan itu dalam kerangka tata kelola kelembagaan.
Perbaikan Pengamanan Investasi
Setelah proses pertimbangan itu, Anwar mengatakan telah diambil tindakan lanjutan sesuai prinsip akuntabilitas institusi. Namun, ia tidak merinci bentuk tindakan yang telah diterapkan terhadap pihak-pihak di dalam KWAP.
KWAP, kata Anwar, tetap berkomitmen mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil secara transparan, beretika, dan akuntabel. Lembaga tersebut juga telah menerapkan perbaikan untuk memperkuat pengamanan pada investasi masa depan.
Perkara eFishery kini menjadi ujian bagi proses uji tuntas investor institusional yang mengandalkan laporan keuangan dan verifikasi eksternal. Bagi KWAP, fokus berikutnya mencakup pemulihan dana melalui jalur hukum sekaligus penguatan pengawasan atas investasi yang akan datang.
