Pemerintah mulai mengalihkan fokus program Makan Bergizi Gratis ke kelompok yang dianggap paling membutuhkan. Badan Gizi Nasional menata ulang sasaran bantuan setelah mengidentifikasi sejumlah sekolah di Pulau Jawa yang dinilai mampu memenuhi gizi siswanya secara mandiri.
Langkah ini diambil agar anggaran negara tidak terserap pada kelompok yang sudah relatif kuat secara ekonomi. Dana itu akan diarahkan ke masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pemutakhiran data penerima manfaat terus berjalan. Hingga Kamis (18/6), lembaganya sudah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang masuk pemetaan awal.
“Per hari ini sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa. Anggaran yang tadinya untuk di situ nantinya akan kami fokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina.
Kriteria baru penerima bantuan
Penilaian terhadap sekolah-sekolah itu tidak dilakukan sembarangan. Badan Gizi Nasional memakai sejumlah kriteria ketat yang disusun internal untuk menilai apakah sebuah wilayah masih layak menjadi prioritas penerima program.
Lembaga itu juga memperbarui basis data penerima dengan melihat kerentanan gizi, status sosial ekonomi, dan akses masyarakat terhadap pangan sehat. Agustina menyebut jumlah sekolah dan penerima manfaat bisa terus bertambah seiring pendalaman indikator tersebut.
“Data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat. Bisa jadi jumlahnya akan terus bertambah karena kami melihat beberapa indikator seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya,” ujarnya.
Fokus ke wilayah 3T dan kelompok rentan
Di tengah penataan ulang itu, pemerintah memprioritaskan kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi. Wilayah 3T masuk ke dalam target utama pengalihan prioritas, bersama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kelompok dari kluster ekonomi desil tinggi tidak lagi akan ditempatkan sebagai prioritas utama penerima bantuan makanan. Kebijakan ini diarahkan agar program Makan Bergizi Gratis lebih tepat sasaran.
Dorongan efisiensi anggaran
Badan Gizi Nasional menempatkan refocusing ini sebagai upaya menjaga efektivitas program. Lembaga itu ingin penggunaan APBN lebih hemat sekaligus memastikan manfaat bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.
“Hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar efektif dan tepat sasaran, serta efisien karena penggunaan APBN pun bisa lebih dihemat,” kata Agustina.
Penataan ulang sasaran ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis mulai bergerak dari pendekatan umum ke pendekatan yang lebih selektif. Di tahap berikutnya, hasil pemetaan dan pembaruan data akan menentukan seberapa luas pengalihan anggaran itu berjalan dan kelompok mana saja yang masuk prioritas baru.
