Antrean panjang di sejumlah SPBU di Sumatra Utara sempat memicu kekhawatiran masyarakat soal ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan masalah tersebut bukan dipicu kekurangan stok, melainkan gangguan penyaluran di lapangan.
Menurut Bahlil, pasokan BBM di wilayah terdampak sebenarnya tersedia. Kendala muncul ketika distribusi terganggu akibat aksi mogok sopir truk tangki, sehingga BBM tidak segera sampai ke SPBU.
Stok BBM Disebut Tetap Ada
Bahlil menyampaikan penjelasan itu setelah Musyawarah Daerah XI Partai Golkar Sulsel, Sabtu (18/7). Ia secara khusus menyinggung kondisi di Sumatra Utara yang mengalami antrean panjang di beberapa titik pengisian bahan bakar.
"Di Sumut itu BBM-nya ada. Cuma penyalurannya, sopirnya yang mogok karena ada dinamika di bawah, kira-kira begitu," ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kelangkaan BBM sebagai masalah pada rantai distribusi, bukan pada volume persediaan. Gangguan di tahapan pengangkutan dapat langsung berdampak pada pelayanan SPBU meski stok BBM masih tersedia.
Kelangkaan yang terjadi sebelumnya membuat masyarakat menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU di Sumatra, terutama Sumatra Utara. Kondisi itu kemudian mendorong pemerintah mengecek penyebab hambatan penyaluran dan langkah pemulihannya.
Bahlil Panggil Pertamina
Bahlil mengatakan telah memanggil PT Pertamina (Persero) untuk memeriksa kondisi secara langsung di lapangan. Langkah itu dilakukan agar pemulihan distribusi dapat segera dijalankan oleh pihak yang menangani penyaluran BBM.
"Tapi sudah diatasi, dan sekarang insyaallah sudah mulai normal," tegasnya. Ia memastikan pasokan BBM kini berangsur pulih setelah gangguan distribusi ditangani.
Dalam penjelasannya, Bahlil membedakan peran pemerintah dan perusahaan dalam penanganan persoalan tersebut. Kementerian ESDM bertugas sebagai regulator yang menyusun kebijakan, sedangkan pelaksanaan penyaluran BBM menjadi tanggung jawab Pertamina.
Pembagian peran itu penting dalam memahami respons atas gangguan yang terjadi di lapangan. Pemerintah memastikan arah kebijakan dan pengawasan, sementara mekanisme operasional distribusi dijalankan oleh Pertamina.
Isu Pelibatan TNI Disinggung
Bahlil juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pelibatan TNI dalam penyaluran BBM. Ia menekankan penyelesaian hambatan distribusi tetap dikembalikan kepada mekanisme operasional Pertamina.
Dengan demikian, fokus penanganan berada pada pemulihan rantai penyaluran yang terganggu karena aksi mogok pengemudi truk tangki. Penjelasan ini sekaligus menjawab isu yang sempat beredar di tengah kelangkaan BBM di Sumatra Utara.
MediaIndonesia.com melaporkan Bahlil menyampaikan persoalan tersebut dengan nada ringan saat menanggapi anggapan bahwa setiap gangguan harus dibebankan kepada Menteri ESDM. "Masa kalau sopir mogok urusan Menteri ESDM? Ini lama-lama orang perut sakit pun Menteri ESDM kelihatannya," candanya.
Meski disampaikan secara santai, pernyataan itu menegaskan sumber masalah yang diidentifikasi pemerintah berada pada pengangkutan BBM. Perkembangan pemulihan distribusi menjadi perhatian karena gangguan penyaluran sebelumnya telah memicu antrean di sejumlah SPBU.
Bahlil menyatakan kondisi telah mulai normal setelah penanganan dilakukan. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, pemulihan tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran pasokan BBM ke titik-titik penjualan.
