Pemerintah Indonesia mendorong 30 nota kesepahaman investasi senilai sekitar Rp 37,1 triliun agar segera berubah menjadi proyek nyata. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai percepatan realisasi menjadi kunci agar kerja sama ekonomi Indonesia dan China memberi dampak yang lebih konkret.
Dorongan itu disampaikan setelah Airlangga bertemu Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai, China, pada Kamis (16/7/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di sela kunjungan kerja pemerintah Indonesia dan turut membahas arah hubungan perdagangan serta investasi kedua negara.
Kesepakatan yang didorong pemerintah berada dalam kerangka Kerja Sama TCTP Indonesia-China atau Two Countries Twin Parks. Platform ini menghubungkan kawasan ekonomi dan industri, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dari kedua negara.
Airlangga menekankan bahwa penandatanganan nota kesepahaman belum cukup tanpa langkah implementasi yang jelas. “Berbagai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti menjadi investasi nyata,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang dikutip money.kompas.com.
Pemerintah juga mendorong pembentukan perusahaan patungan atau joint venture antara pelaku usaha Indonesia dan China. Langkah tersebut dipandang dapat mempercepat pelaksanaan kerja sama sekaligus membuat manfaat ekonomi dari proyek TCTP lebih terukur.
“Kami juga mendorong pembentukan joint venture agar kerja sama TCTP dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konkret,” kata Airlangga. Pembentukan kemitraan usaha menjadi salah satu jalur yang disebut untuk menggerakkan kesepakatan investasi yang sudah ada.
Angka Penting Hubungan Ekonomi Indonesia-China
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Nota kesepahaman TCTP | 30 MoU | Didorong segera menjadi investasi nyata |
| Nilai investasi MoU | Rp 37,1 triliun | Dalam kerja sama TCTP Indonesia-China |
| Nilai perdagangan Indonesia-China | 154,6 miliar dollar AS | Nilai perdagangan kedua negara |
| Realisasi investasi China | Hampir 8,1 miliar dollar AS | Investasi China di Indonesia |
Data tersebut menunjukkan hubungan ekonomi kedua negara sudah berlangsung dalam skala besar. Namun, pemerintah ingin kerja sama berikutnya tidak hanya bertumpu pada peningkatan nilai transaksi, melainkan juga pada mutu investasi yang masuk.
Menurut Airlangga, arah penguatan hubungan ekonomi perlu mencakup perdagangan yang lebih berimbang. Pemerintah juga menempatkan transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas industri nasional sebagai bagian penting dari agenda kerja sama.
Dalam pertemuan dengan Wang Wentao, Airlangga memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga itu diharapkan dapat menjadi mitra strategis untuk mendukung masuknya investasi berkualitas dari China.
Pemerintah Indonesia turut mengundang perusahaan China terlibat dalam pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Proyek tersebut tengah disiapkan sebagai bagian dari agenda transisi energi Indonesia.
Selain investasi energi, Indonesia meminta dukungan China terhadap usulan pembentukan Sekretariat RCEP di Indonesia. RCEP merupakan Regional Comprehensive Economic Partnership, perjanjian perdagangan regional yang implementasinya ingin diperkuat melalui keberadaan sekretariat tersebut.
Airlangga menilai sekretariat RCEP di Indonesia dapat memperkuat pelaksanaan perjanjian perdagangan regional. Kehadirannya juga diharapkan meningkatkan posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi di kawasan.
Pertemuan kedua menteri turut membahas persiapan menuju forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC 2026. Agenda itu membuka ruang pembahasan lanjutan mengenai peluang memperluas perdagangan dan Investasi China di Indonesia melalui kerja sama yang lebih berkualitas.