Pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 Koperasi Desa Merah Putih rampung pada Agustus 2026. Jaringan koperasi ini disiapkan bukan sekadar sebagai toko desa, melainkan sebagai jalur distribusi program pemerintah sekaligus penyangga harga hasil panen petani.
Peran sebagai penyerap hasil produksi menjadi salah satu fungsi yang paling disorot dalam rencana operasional koperasi tersebut. Saat harga komoditas pertanian turun di tingkat petani, Kopdes Merah Putih diproyeksikan dapat membeli hasil panen untuk membantu menjaga nilai jualnya.
Gabah Bisa Dibeli Saat Harga Turun
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan skema itu dengan contoh komoditas gabah. Jika harga gabah di lapangan berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram, koperasi akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil panen petani.
Dalam penjelasannya, Zulkifli menggambarkan kondisi ketika harga gabah di tingkat petani hanya Rp 5.000 per kilogram. “Kalau harga gabah yang diputuskan pemerintah Rp 6.500, tetapi di lapangan hanya Rp 5.000, nanti yang membeli adalah Kopdes Merah Putih sebagai offtaker,” ujarnya.
Skema pembelian itu diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pangan di desa. Pemerintah juga berharap keberadaan koperasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga hasil pertanian yang lebih terjaga.
| Fungsi Kopdes | Peran Utama | Ketentuan yang Disebutkan |
|---|---|---|
| Penyaluran program | Menyalurkan bantuan sosial dan barang bersubsidi | Diatur melalui mekanisme pemerintah |
| Operasi pasar | Mendukung pelaksanaan operasi pasar di desa | Setiap desa ditargetkan memiliki Kopdes |
| Penyerapan gabah | Membeli hasil panen sebagai offtaker | Dilakukan saat harga di bawah HPP Rp 6.500 per kilogram |
Bukan Hanya Toko atau Supermarket Desa
Zulkifli menegaskan koperasi desa tersebut tidak dirancang hanya untuk kegiatan jual beli layaknya toko atau supermarket. Pemerintah ingin menjadikannya salah satu infrastruktur untuk menyalurkan berbagai program kepada masyarakat di tingkat desa.
Program yang direncanakan masuk melalui koperasi mencakup bantuan sosial, barang bersubsidi, dan operasi pasar. Keberadaan jaringan koperasi di setiap desa dipandang dapat membuat pelaksanaan program tersebut lebih terarah.
Menurut laporan Beritasatu, pembangunan fisik ribuan koperasi itu telah mendekati tahap penyelesaian. Setelah bangunan rampung, pemerintah masih perlu menyiapkan orang-orang yang akan menjalankan pengelolaan dan operasionalnya.
“Sudah hampir rampung sebanyak 35.872. Insyaallah bulan Agustus bisa selesai,” kata Zulkifli setelah rapat koordinasi di Jakarta Pusat pada Jumat, 17 Juli 2026.
Perpres Ditargetkan Selesai dalam 1 Bulan
Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden untuk mengatur mekanisme penyaluran bantuan dan barang bersubsidi melalui koperasi. Penyusunan aturan ini menjadi bagian penting sebelum tahapan operasional dijalankan secara lebih luas.
Tim penyusunan Perpres akan dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pangan Kemenko Pangan Tatang. Inisiatif penyusunan aturan tersebut datang dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa.
Zulkifli menargetkan Perpres itu dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Aturan tersebut diharapkan membuka jalan bagi pengerjaan tahapan berikutnya, termasuk mekanisme penyaluran program melalui koperasi.
Sebelum pembayaran pembangunan dilakukan, pemerintah juga akan menjalankan verifikasi dan validasi terhadap koperasi yang telah selesai dibangun. Pembayaran pembangunan akan dilakukan melalui Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Target penyelesaian pada Agustus 2026 menjadi penanda awal dari pekerjaan yang lebih besar, yakni memastikan ribuan koperasi dapat beroperasi sesuai fungsi yang direncanakan. Pengelolaan, penempatan sumber daya manusia, dan aturan distribusi akan menentukan efektivitas peran koperasi di desa.
