Rencana penutupan seluruh unit produksi PT Samwon di Jepara memunculkan pertanyaan besar tentang alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut. Pabrik garmen itu dijadwalkan berhenti beroperasi mulai 1 Agustus 2026.
Manajemen menyebut perusahaan telah menanggung kerugian selama lima tahun terakhir akibat jumlah pesanan yang menurun. Namun, penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja setempat disebut berbeda dan mengarah pada persoalan kemampuan produksi.
Dua Penjelasan yang Berbeda
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, menyoroti perbedaan keterangan tersebut dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 22 Juli 2026. Menurutnya, perbedaan alasan itu penting karena akan menentukan arah penanganan atas penutupan pabrik.
Versi manajemen menempatkan penurunan order sebagai masalah utama yang membuat perusahaan merugi. Sementara itu, Disnaker menyebut target produksi tidak tercapai sehingga pengiriman pesanan kepada pelanggan kerap terlambat.
Ristadi menilai kedua alasan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika pesanan memang menurun, masalahnya berada pada kekurangan order yang masuk ke perusahaan.
Namun, bila pesanan cukup tetapi produksi tidak mampu memenuhi target dan jadwal pengiriman, persoalannya bukan semata-mata permintaan pasar. Kondisi itu dapat menunjukkan adanya hambatan pada kemampuan produksi di unit Jepara.
“Tapi jika alasannya adalah target produksi tidak tercapai sehingga sering terjadi keterlambatan pengiriman, ini artinya jumlah order tidak ada masalah dan mencukupi tetapi kemampuan produksinya tidak memadai,” ujar Ristadi. Ia meminta manajemen PT Samwon lebih terbuka mengenai dasar keputusan penutupan tersebut.
Keputusan Menutup Jepara Dipertanyakan
Pilihan menutup pabrik di Jepara juga menjadi sorotan karena biaya upah minimum di daerah itu lebih rendah daripada Kota Semarang. Ristadi mempertanyakan mengapa unit dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah justru dihentikan lebih dahulu.
| Wilayah Unit Produksi | Perkiraan UMK | Perbandingan |
|---|---|---|
| Jepara | Sekitar Rp 2,7 jutaan | Lebih rendah sekitar Rp 1 juta |
| Kota Semarang | Sekitar Rp 3,7 jutaan | Lebih tinggi dibanding Jepara |
Menurut Ristadi, perusahaan pada umumnya mempertahankan unit produksi di wilayah dengan ongkos tenaga kerja lebih rendah untuk menekan biaya operasional. Karena itu, keputusan PT Samwon menutup unit Jepara dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan pertimbangan biaya tenaga kerja.
Ia menilai perlu ada penelusuran terhadap kemungkinan faktor lain yang membebani operasional perusahaan di Jepara. Faktor tersebut, menurutnya, dapat berkaitan dengan persoalan manajerial, sumber daya manusia pekerja, atau kendala lain yang tidak dijelaskan secara terbuka.
“Pemerintah harus lebih dalam menggali masalah yang sebenarnya terjadi di PT Samwon Jepara, untuk mitigasi terjadi pada perusahaan lainnya,” tutur Ristadi. Kejelasan penyebab penutupan dinilai penting untuk menjaga iklim investasi, khususnya di sektor garmen.
Riwayat Ekspansi dan Mitigasi Dampak
PT Samwon merupakan perusahaan garmen asal Korea Selatan yang menjalankan unit produksi di Semarang melalui PT Samwon Busana Indonesia sekitar 2006. Perusahaan kemudian memperluas operasi dengan membangun pabrik di Jepara sekitar 2015.
Penutupan unit Jepara membuat langkah mitigasi terhadap pekerja dan keberlanjutan pesanan menjadi perhatian utama. Ristadi mengapresiasi respons cepat Kementerian Perindustrian yang disebut telah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan serta Disnaker setempat.
Menurut informasi yang disampaikan Ristadi, Kementerian Perindustrian juga berkomunikasi dengan pembeli di Amerika Serikat dan asosiasi pengusaha. Upaya itu diarahkan untuk menjaga order, memastikan hak pekerja, serta membuka peluang kerja baru bagi pekerja yang terdampak PHK.
“Juga berkomunikasi dengan pihak buyer di Amerika dan Asosiasi Pengusaha terkait guna memitigasi dampak, memastikan hak-hak pekerjanya, menjaga order dan mencarikan peluang pekerjaan baru untuk korban PHK,” ungkap Ristadi. Langkah lanjutan akan sangat bergantung pada kepastian alasan penutupan dan hasil komunikasi dengan pihak perusahaan.
Laporan money.kompas.com mencatat perbedaan keterangan antara manajemen dan Disnaker menjadi titik penting dalam kasus ini. Penjelasan yang transparan dibutuhkan agar penanganan pekerja terdampak maupun mitigasi risiko bagi industri garmen dapat dilakukan secara tepat.
