Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) serta manajemen parkir berbayar. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya menuju mobilitas yang lebih adil dan efisien di ibu kota. MTI menegaskan bahwa penerapan ERP bukan hanya solusi teknis semata, tetapi juga menunjukkan komitmen Jakarta untuk mengatur penggunaan ruang kota demi kepentingan warganya, bukan hanya bagi kendaraan pribadi.
Ketika disampaikan dalam keterangan pers pada 18 Juli 2025, MTI menilai bahwa Jakarta, sebagai kota yang selalu ramai dan sibuk, kini berada di titik kritis dalam pengembangan sistem transportasi. Dengan masalah kemacetan yang semakin parah, MTI menekankan pentingnya untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang terperangkap dalam penggunaan kendaraan pribadi, menuju kota yang lebih tertib dan ramah terhadap pejalan kaki serta pengguna angkutan umum.
Refleksi Keberanian Politik
MTI menyatakan bahwa kehadiran ERP lebih dari sekadar teknologi atau pungutan biaya. Program ini mencerminkan keberanian politik untuk meredistribusi hak atas ruang publik, sehingga lebih banyak warga yang mendapatkan akses ke jalur kendaraan, baik itu pejalan kaki, pesepeda, maupun pengguna transportasi umum. Situasi sekarang, di mana ruang hidup masyarakat kecil sering kali terabaikan oleh adanya kendaraan pribadi, harus diperbaiki.
Dalam konteks ini, MTI menyampaikan bahwa teknologi ERP telah mengalami perkembangan pesat di berbagai negara. Beberapa sistem yang ada di dunia, seperti yang diterapkan di Singapura, London, dan Seoul, telah menunjukkan bagaimana teknologi bisa meningkatkan efektivitas manajemen lalu lintas dan parkir. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, sehingga pemilihan teknologi yang tepat untuk Jakarta menjadi sangat krusial.
Studi Kasus Teknologi ERP di Dunia
ERP di seluruh dunia berfungsi tidak hanya untuk memungut biaya, tetapi sebagai cara untuk memanajemen lalu lintas secara lebih efisien. Di Singapura, sistem gantri fisik telah disempurnakan menjadi ERP 2.0 yang berbasis pada Global Navigation Satellite System (GNSS). Sementara itu, London menggunakan kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk tujuan yang sama. Setiap jenis teknologi ini memiliki tingkat kompleksitas dan keunikan masing-masing dalam penerapannya.
MTI menggarisbawahi pentingnya melibatkan lembaga otoritatif seperti Kementerian Perhubungan dan Kominfo dalam pemilihan teknologi ERP. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran hukum yang keliru dan risiko etik yang sering menyertai proyek besar dalam dunia teknologi.
Pendekatan Menyeluruh untuk ERP
Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana, mengingatkan bahwa penerapan sistem ERP jangan hanya fokus pada koridor tertentu, tetapi harus bersifat komprehensif dan berbasis kawasan yang dilayani oleh transportasi umum. Pendekatan parsial dapat menyebabkan pengalihan beban lalu lintas ke jalan alternatif, tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan.
“Secara ideal, ERP harus diterapkan secara menyeluruh pada kawasan dan bukan hanya pada koridor tertentu. Jika tidak, kita hanya akan memindahkan kemacetan, bukan menguranginya,” tegas Yusa.
Potensi Perubahan di Ibu Kota
Dengan semua upaya yang dilakukan, DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi kota yang lebih baik dan manusiawi. Implementasi ERP dan sistem parkir berbayar ini diharapkan mampu menjawab tantangan urbanisasi yang semakin besar serta kemacetan yang menghantui kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Jika berhasil, program ini dapat menjadi acuan bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menerapkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Melalui langkah yang berani ini, Jakarta berpotensi untuk berubah menjadi kota yang lebih efisien dan nyaman bagi semua warganya, sejalan dengan visi untuk membangun masa depan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan.
