Indonesian Business Council (IBC) tengah berupaya meningkatkan daya saing perdagangan karbon nasional melalui program Indonesia Carbon Market Academy (ICMA). Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis serta tata kelola di sektor karbon agar pelaku pasar dapat menanggapi peluang global dan mencapai target pengurangan emisi pemerintah menuju net-zero pada tahun 2050. Melalui ICMA, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi pendapatan dari ekspor kredit karbon yang diperkirakan mencapai USD 65 miliar pada 2028.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, memiliki posisi strategis dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan perdagangan karbon. Data menunjukkan bahwa sejak peluncuran IDXCarbon pada 26 September 2023 hingga 11 Juli 2025, telah tercatat total volume transaksi sebesar 1.599.326 ton CO2e dengan nilai mencapai Rp77,95 miliar. Hal ini mencerminkan potensi yang besar dalam pasar karbon.
Menurut William Sabandar, Chief Operating Officer IBC, edukasi menjadi langkah awal penting dalam membangun ekosistem pasar karbon yang kokoh. “Pelaku swasta perlu memahami dan menyelaraskan narasi dekarbonisasi serta pertumbuhan hijau sebagai bagian dari strategi bisnis masa depan,” tegasnya. Program ICMA dirancang di atas tiga pilar utama: edukasi, jangkauan narasi keberlanjutan, dan keterlibatan aktif dalam program-program praktikal.
Paul Butarbutar, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pasar karbon nasional, terutama kualitas dan integritas proyek karbon kredit yang rendah. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat, diakui sebagai solusi untuk meningkatkan kepercayaan di pasar global.
Natalia Rialucky Marsudi, Founder & CEO Fairatmos, menambahkan bahwa karbon kredit adalah instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam pengembangan pasar karbon, di mana semua pihak, mulai dari korporasi hingga masyarakat, perlu dilibatkan secara aktif. “Cita-cita kami adalah menciptakan inklusivitas,” ujarnya.
Namun, pengembangan proyek karbon di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan seperti hambatan teknis dan keterbatasan akses pendanaan iklim. Fairatmos, sebagai solusi berbasis teknologi, berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara penyedia dan pembeli kredit karbon. Natalia yakin inisiatif seperti ICMA dapat menjadi katalis dalam memberdayakan pelaku dari beragam latar belakang untuk berpartisipasi secara adil dan transparan.
ICMA tidak hanya berfungsi sebagai program pelatihan, tetapi juga sebagai langkah strategis agar Indonesia dapat berperan aktif di pasar karbon global. William menekankan, dengan dukungan penuh terhadap pelaku pasar, Indonesia diharapkan dapat bersaing di tingkat internasional dan menciptakan pasar karbon yang berkelanjutan. “Kami optimistis Indonesia mampu berkontribusi secara signifikan dalam pasar karbon yang transparan dan kompetitif,” tuturnya.
Dengan kebangkitan inisiatif ini, diharapkan pelaku pasar karbon Indonesia tidak hanya siap untuk bersaing, tetapi juga mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk keuntungan ekonomi dan lingkungan yang lebih besar. ICMA dipandang sebagai penggerak utama dalam membentuk ekosistem pasar karbon yang siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.
