Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan mengungkapkan bahwa harga beras di pasaran mulai menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan oleh lancarnya pasokan beras baik di pasar tradisional maupun di gerai-gerai ritel modern. Menurut Busan, ketersediaan stok beras di toko modern kini semakin melimpah, menyediakan alternatif pembelian yang lebih mudah bagi konsumen.
Busan menjelaskan bahwa penurunan harga ini tidak terlepas dari upaya distribusi beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dicanangkan oleh Perum Bulog. “SPHP juga sudah mulai tersalurkan, meskipun belum mencapai 100 persen,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Program SPHP menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pangan, khususnya beras. Melalui program ini, pemerintah menggelontorkan pasokan beras yang cukup signifikan ke seluruh wilayah Indonesia. Meski program tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara penuh, Menteri Perdagangan memastikan proses distribusi tetap berjalan dan dipantau dengan ketat.
“Kami bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan terus mendorong dan membantu pengawasan di lapangan, termasuk percepatan distribusi beras,” lanjut Busan. Upaya pengawasan intensif ini diharapkan mampu menekan gejolak harga akibat kelangkaan stok di berbagai daerah.
Kondisi Harga Beras di Berbagai Zona
Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga awal Agustus 2025 memperlihatkan disparitas harga beras di beberapa wilayah Indonesia. Di zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga beras justru mengalami penurunan. Rata-rata harga mencapai Rp 14.731 per kilogram, lebih rendah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 14.900 per kilogram.
Namun, kondisi berbeda terjadi di zona 2 dan zona 3. Di zona 2, yang mencakup Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan, Maluku, dan Papua, harga beras masih relatif tinggi, dengan rata-rata Rp 15.744 per kilogram. Bahkan di Kabupaten Mahakam Ulu tercatat harga mencapai Rp 20.685 per kilogram. Wilayah Kutai Timur dan Kutai Barat juga mencatat harga sekitar Rp 17.000 sampai Rp 18.000 per kilogram.
Zona 3, yang sebagian besar wilayahnya berada di Papua, masih mencatat harga beras yang sangat mahal. Contohnya, di Kabupaten Intan Jaya harga beras mencapai Rp 54.772 per kilogram, sedangkan harga terendah di zona ini ada di Kabupaten Nduga sebesar Rp 25.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan tantangan distribusi dan logistik yang masih harus diatasi di kawasan terpencil.
Langkah Pemerintah Memperluas Program SPHP
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog, terus memperluas pelaksanaan program SPHP agar dapat menjangkau lebih banyak daerah, terutama wilayah dengan harga beras yang masih tinggi. Program ini tidak hanya menambah ketersediaan stok beras, tetapi juga mengatur agar distribusi berjalan merata sehingga harga bisa lebih terkendali.
Selain itu, beberapa ritel modern telah menjadi salah satu saluran distribusi utama beras hasil SPHP. Namun, terdapat kebijakan pembatasan pembelian agar distribusi beras ini tidak menyimpang dan tetap menjangkau konsumen yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga kestabilan harga dan mencegah terjadinya spekulasi.
Pemerintah juga menghimbau dukungan dari pemerintah daerah agar bisa menjalankan pengawasan dan membantu realisasi program SPHP di wilayahnya masing-masing. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, sebelumnya menegaskan pentingnya peran daerah untuk mendukung penyaluran beras agar program berjalan optimal.
Dalam konteks yang lebih luas, stabilisasi harga beras menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen. Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga komoditas pangan lain yang memiliki risiko fluktuasi tinggi, seperti telur ayam ras dan bawang merah.
Dengan terus bertambahnya pasokan beras di ritel modern dan penyaluran beras dari Perum Bulog melalui SPHP, diharapkan harga beras dapat terus terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. Monitoring dan pengawasan yang intensif dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di masa mendatang.
-
-
-
-
