Gelombang ajakan boikot produk yang diduga terkait dengan Israel terus meningkat di berbagai platform publik dan media sosial. Namun, sejumlah pejabat dan tokoh mengingatkan agar gerakan tersebut dilaksanakan dengan tepat sasaran agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja dan perekonomian nasional. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, boikot bisa menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja dan perusahaan dalam negeri.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menjelaskan bahwa meski aksi boikot merupakan ekspresi aspirasi masyarakat yang sah, potensi dampak ekonomi harus diperhitungkan secara matang. “Boikot yang tidak berdasar berisiko menekan penjualan produk, sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Mirah pada Rabu (17/9). Ia menegaskan bahwa tujuan gerakan ini memang mulia, tetapi harus dipikirkan dampaknya agar aktivitas pekerja dan stabilitas ekonomi nasional tidak terganggu.
Menurut Mirah, penurunan daya beli masyarakat saat ini adalah salah satu penyebab utama terjadinya PHK di berbagai perusahaan. Faktor lainnya turut memperburuk situasi, seperti pelemahan ekspor akibat kondisi global, ketidakpastian investasi, dan perubahan pola konsumsi. Dalam konteks ini, aksi boikot tanpa alasan yang jelas justru memperparah situasi yang sudah sulit.
Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, boikot yang salah sasaran dinilai dapat menjadi kontraproduktif. Baru-baru ini, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi dengan sejumlah insentif ketenagakerjaan yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi. “Gerakan boikot yang tidak tepat sasaran bisa menghambat program prioritas pemerintah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi nasional,” terang Mirah.
Pentingnya Ketepatan Sasaran dalam Gerakan Boikot
Pandangan serupa datang dari Ketua PBNU Bidang Pemberdayaan Perekonomian, Eman Suryaman. Ia kritis terhadap maraknya kampanye boikot produk yang berasal dari perusahaan publik Indonesia hanya karena sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing yang diduga terkait dengan Israel. “Boikot terhadap perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak tepat hanya karena adanya kepemilikan saham asing tertentu,” ujar Eman dalam diskusi publik bertema ‘Bulan Palestina & Sosialisasi Fatwa MUI’ di Cirebon.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 15 September 2025, terdapat 954 perusahaan publik yang tercatat. Mayoritas perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha dan investor domestik. Hal ini menunjukkan bahwa boikot yang menargetkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat berdampak pada perekonomian lokal dan menyulitkan ribuan pekerja.
Eman menambahkan bahwa gerakan boikot yang tepat sasaran memerlukan literasi yang kuat dan sikap kritis dari masyarakat. Dengan data dan informasi yang akurat dari lembaga terpercaya, aksi solidaritas terhadap Palestina akan lebih efektif sebagai bentuk perlawanan damai terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Kritik dan Imbauan dari Tokoh Muda Nahdlatul Ulama
Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Nadirsyah Hosen, atau yang akrab disapa Gus Nadir, juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengikuti gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS). Ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar di media sosial sering tidak lengkap dan tidak akurat.
Menurut Gus Nadir, sumber informasi mengenai produk yang harus diboikot seringkali tidak menyebutkan alasan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. “Daftar produk yang tersebar di masyarakat biasanya diolah terlebih dahulu sebelum dipublikasikan, sehingga akurasinya dipertanyakan,” ujarnya. Oleh karena itu, penting agar boikot tidak salah sasaran yang justru merugikan pihak yang tidak seharusnya.
Konteks Global dan Daftar Perusahaan Terkait
Dalam konteks global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli 2025 merilis daftar 48 perusahaan internasional yang terlibat dalam aktivitas pendudukan Israel dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Laporan PBB ini mengungkap peran sejumlah korporasi dalam mendukung pelanggaran HAM berat di Palestina. Namun menariknya, sejumlah merek yang sering menjadi sasaran boikot di Indonesia, khususnya di sektor makanan dan minuman, tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Hal ini menegaskan pentingnya sumber data yang valid dalam memilih produk atau perusahaan yang menjadi target boikot, agar gerakan benar-benar fokus pada pihak yang terlibat langsung dan berdampak positif terhadap tujuan solidaritas.
Gerakan boikot produk Israel atau yang terafiliasi memerlukan pendekatan yang cermat dan berbasis informasi terpercaya agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pekerja dan ekonomi nasional. Pengelolaan yang tepat akan menjaga semangat solidaritas tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
