Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan persetujuan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan rencana penerbitan obligasi daerah maupun pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai upaya alternatif pembiayaan pembangunan. Persetujuan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Purbaya menilai gagasan ini merupakan solusi kreatif di tengah keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. “Ambisi Pak Gubernur cukup tinggi rupanya. Dia ingin menciptakan fund Jakarta yang bisa tidak dipakai di Jakarta aja, tapi dipakai di tempat lain juga. Saya pikir kita akan mendukung strategi itu,” ujarnya. Jakarta Collaboration Fund dirancang untuk berfungsi sebagai lembaga pengelola investasi nasional, serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang dapat menghimpun dan mengelola dana dari berbagai sumber untuk mendukung proyek strategis di Jakarta dan daerah lain.
Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund sempat menghadapi kendala regulasi yang berpotensi membatalkan inisiatif tersebut. Oleh karena itu, Pemprov DKI menyiapkan opsi lain berupa penerbitan obligasi daerah atau municipal bond sebagai sumber pembiayaan yang sah dan efektif. “Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing,” kata Pramono. Ia menjelaskan bahwa metode pembiayaan kreatif ini bisa berupa penerbitan obligasi daerah maupun pembentukan Jakarta Collaboration Fund yang saat ini memang belum ada aturannya.
Upaya perluasan ruang fiskal ini muncul seiring kebijakan pemerintah pusat yang memotong transfer dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Pemangkasan ini menekan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, sehingga membuka kebutuhan menyediakan sumber pendanaan baru yang sustainable dan mandiri. Program obligasi daerah serta dana kolaborasi ini bertujuan menambah alternatif pendanaan sekaligus memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik yang strategis.
Jakarta Collaboration Fund diharapkan mampu menarik investasi dari berbagai pihak, termasuk swasta dan pemegang obligasi, sehingga memperkuat kapasitas keuangan daerah tanpa hanya bergantung pada anggaran pusat. Jika terwujud, lembaga ini berpotensi menjadi model pengelolaan pembiayaan daerah yang inovatif dan memperluas akses modal jangka panjang di kawasan metropolitan.
Menteri Keuangan menegaskan dukungannya terhadap rencana tersebut sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat kemandirian fiskal daerah. Purbaya menilai pendekatan creative financing menjadi solusi penting agar pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, dapat tetap menjalankan program pembangunan secara optimal meski dana transfer pusat berkurang. Pendekatan ini juga diharapkan membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara pemerintah daerah dan berbagai stakeholder dalam dunia investasi.
Sementara itu, Gubernur Pramono menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah dan pembentukan Jakarta Collaboration Fund merupakan langkah nyata untuk memperkuat daya saing keuangan daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia juga memastikan bahwa mekanisme pembiayaan yang akan dijalankan tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip kehati-hatian fiskal.
Pemerintah daerah lain dapat melihat contoh DKI Jakarta sebagai pionir implementasi creative financing melalui obligasi daerah dan dana kolaborasi. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya desentralisasi fiskal yang memberi ruang bagi daerah untuk mengelola keuangannya secara lebih mandiri dan inovatif.
Dengan dukungan pemerintah pusat, rencana ini diperkirakan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan investasi di sektor infrastruktur, sosial, dan pelayanan publik, sekaligus memperkuat basis fiskal daerah di masa mendatang.
tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Source: www.viva.co.id
