Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mencabut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025 dan mengalihkan dana tersebut ke program lain yang lebih siap. Pernyataan ini disampaikan Purbaya pada Selasa (7/10/2025) di Balai Kota DKI Jakarta sebagai langkah memastikan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
“Kalau akhir Oktober nanti saya lihat sampai Desember masih ada beberapa triliun yang tidak terpakai, ya saya ambil uangnya. Dana itu akan saya sebar ke tempat lain yang lebih membutuhkan dan lebih siap,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa apabila anggaran MBG tidak digunakan optimal, maka dana tersebut justru “nganggur” dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian.
Penegasan Purbaya ini muncul di tengah peringatan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta agar anggaran MBG tidak dipotong. Menurut Luhut, penyerapan anggaran program ini menunjukkan tren yang positif dan bahkan berdampak besar pada ekonomi masyarakat.
Penyerapan Anggaran MBG Meningkat Signifikan
Luhut menekankan bahwa program MBG telah memperlihatkan kemajuan kinerja yang baik. Dalam konferensi pers pada Jumat (3/10/2025), ia menyatakan bahwa penyerapan anggaran sudah membaik sehingga Menteri Keuangan tidak perlu khawatir untuk mengalokasikan dana tersebut sampai penuh.
"Penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik," tegas Luhut. "Program ini sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat di bawah dan mampu membuka lapangan kerja baru."
Data yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memperkuat klaim tersebut. Hingga awal Oktober 2025, realisasi penyerapan anggaran MBG telah mencapai Rp21,64 triliun atau 34 persen dari total alokasi anggaran. Khusus untuk subsidi bantuan makan bergizi, realisasinya sudah mencapai 37 persen, yang mencakup sekitar 380 ribu penerima manfaat.
Dampak Positif pada Perekonomian dan Tenaga Kerja
Luhut menjelaskan bahwa alokasi dana MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga memicu perputaran ekonomi di sektor bawah. "Kalau uang itu berputar di bawah, itu menggerakkan ekonomi," ucapnya. Program ini tidak hanya menyokong kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan angin segar berupa penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Namun, Luhut juga mengingatkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) tetap waspada menjaga kelancaran pasokan bahan pangan penunjang MBG seperti telur, ayam, pisang, ikan, dan sayur. Kelangkaan bahan-bahan tersebut di beberapa daerah dapat menghambat proses program dan menyebabkan “cost of fund” yang tidak optimal, sehingga dana yang sudah dialokasikan tidak dapat terserap seluruhnya.
Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran oleh Menteri Keuangan
Di tengah respons positif ini, Menkeu Purbaya tetap mengambil sikap tegas untuk mengawasi penggunaan anggaran MBG. Ia akan melakukan evaluasi kritis sampai akhir Oktober untuk melihat alur penyerapan dan progres program. Jika masih terdapat dana yang mengendap tanpa pemanfaatan, maka ia siap memindahkan anggaran tersebut ke sektor lain yang dapat menyerap anggaran lebih efektif dan cepat.
Langkah tersebut dipandang penting untuk menghindari pemborosan dan memastikan seluruh anggaran negara dimanfaatkan secara optimal demi manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Laporan perkembangan terakhir dari BGN, dengan pencapaian 34 persen penyerapan anggaran dalam waktu kurang dari 10 bulan, menunjukkan tren positif. Namun begitu, pengelolaan yang cermat dan pengawasan ketat akan tetap menjadi prioritas guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas program MBG ke depan.
Source: www.suara.com
