Pemerintah menata ulang program Makan Bergizi Gratis setelah menemukan pembengkakan jumlah dapur umum yang dinilai berpotensi memboroskan anggaran negara. Evaluasi besar-besaran ini muncul di tengah dorongan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan, tetapi lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut ada indikasi jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jumlah titik yang semula direncanakan 21.000 kini sudah mencapai 27.877 unit, atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.
Beban anggaran yang membengkak
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa setiap dapur memperoleh dukungan operasional Rp6 juta per hari dari negara. Dengan tambahan 6.877 titik, negara berpotensi menanggung pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan dan sekitar Rp12 triliun dalam setahun.
Ia menyebut kondisi itu sebagai pemborosan yang perlu segera ditata ulang. Pemerintah, kata dia, sedang menyiapkan pembenahan agar pelaksanaan program bisa diperbaiki dan diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
Lonjakan serupa juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dari proyeksi awal 2.000 titik, jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik, dengan 6.138 titik di antaranya sudah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional.
Fokus dialihkan ke wilayah yang paling tertinggal
Di tengah pembenahan itu, pemerintah memprioritaskan percepatan manfaat program di wilayah 3T dan kelompok rentan. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perhatian akan diarahkan ke daerah yang paling terlambat menerima layanan, sementara wilayah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan akan dikaji ulang.
Salah satu opsi yang ikut dipertimbangkan adalah pengurangan jatah bagi siswa di sekolah elite. Pemerintah menilai distribusi manfaat perlu disesuaikan agar sumber daya bisa dialihkan ke kawasan yang lebih membutuhkan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan lembaganya kini memusatkan fokus ke wilayah 3T dan kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan di sejumlah daerah pelosok sangat kecil, sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu efisien.
Alternatif pembiayaan dan fasilitas eksisting
Nanik menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan alternatif pembiayaan di luar APBN. Opsi yang dibuka antara lain CSR BUMN, hibah dari negara lain, serta dukungan yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur.
Pelibatan perusahaan swasta dan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada juga diprioritaskan. Pemerintah menyebut kantin sekolah atau dapur eksisting bisa dimanfaatkan agar anggaran tetap efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN seperti sebelumnya.
Menurut Nanik, di beberapa wilayah 3T penerima manfaat hanya puluhan orang, bahkan ada yang sekitar 200, 81, hingga 47 orang. Karena itu, pembangunan gedung baru dinilai tidak masuk akal jika kebutuhan layanan masih bisa dipenuhi dari sarana yang sudah tersedia.
BGN juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pengelola dapur program yang tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Jika dapur tidak sesuai ketentuan, lembaga itu menyatakan siap melakukan suspend.
Pembenahan berjalan tanpa menghentikan layanan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut percepatan penyaluran di daerah perbatasan menjadi agenda mendesak. Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan manfaat program bisa segera diterima masyarakat di wilayah 3T dan kelompok 3B.
Prasetyo juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam dua minggu terakhir pada penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah lima tahun. Ia menjelaskan bahwa permasalahan program dibagi ke dalam beberapa klaster agar pembenahan bisa dilakukan lebih rapi.
Meski penataan ulang berlangsung, pemerintah menegaskan penyaluran makanan yang sudah berjalan tidak boleh terganggu. Target penyelesaian pembenahan ditetapkan sekitar satu bulan, tetapi layanan di lapangan diminta tetap berjalan sambil diawasi agar kualitasnya terjaga.
