Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial dengan memindahkan skema dari bantuan barang menjadi transfer tunai langsung berbasis kecerdasan buatan. Sistem baru bernama Digital Single ID itu ditargetkan mulai berjalan pada akhir tahun 2026.
Langkah ini diarahkan untuk membuat bansos lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga ingin menekan pemborosan anggaran melalui integrasi teknologi yang lebih mutakhir dalam proses distribusi bantuan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut AI akan dipakai untuk mengelompokkan penerima manfaat agar penyaluran benar-benar sampai ke target. Ia mengatakan penyaluran bantuan dalam bentuk barang akan dihentikan dan dana akan dikirim langsung kepada penerima.
Menurut Luhut, nilai bantuan yang akan disalurkan secara tunai rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang. Ia menegaskan bahwa seluruh skema subsidi akan diarahkan langsung ke penerima, bukan lagi ke barang.
Bansos masuk ke sistem digital
Digital Single ID dipandang sebagai bagian dari transformasi besar menuju birokrasi modern berbasis data. Dengan sistem ini, pemerintah berupaya membangun mekanisme yang lebih tertata untuk memantau penerima, aliran dana, dan efektivitas penyaluran.
Luhut mengatakan sistem tersebut akan membuat semua bansos dan direct cash transfer menjadi targeted. Ia juga menyebut mekanisme baru ini berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah yang cukup besar.
Penerapan AI dalam penyaluran bantuan ini disebut sebagai langkah yang belum banyak dilakukan negara berpenduduk besar. Luhut bahkan menilai Indonesia bisa menjadi salah satu negara berpopulasi besar pertama yang mengadopsi AI dalam pemerintahan.
Dibangun oleh talenta dalam negeri
Sistem pemantauan yang disiapkan itu dikembangkan sepenuhnya oleh anak bangsa. Pemerintah menempatkan pengawasan ketat sebagai keunggulan utama untuk memastikan distribusi bantuan berjalan transparan.
Luhut mengatakan seluruh proses akan bisa dimonitor lewat sistem tersebut. Ia menekankan bahwa infrastruktur digital ini dibangun oleh anak-anak Indonesia.
Modernisasi ini juga dikaitkan dengan penguatan tata kelola data kependudukan nasional. Dengan basis data yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap penyaluran bantuan tidak lagi bocor ke kelompok yang tidak berhak.
Target transparansi dan efisiensi
Pemerintah memandang penggunaan AI sebagai cara untuk memperkuat akurasi sekaligus efisiensi. Sistem ini diharapkan mampu memetakan penerima secara lebih presisi sehingga bantuan tunai benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Kabar mengenai efisiensi anggaran melalui integrasi teknologi mutakhir ini dilansir Kompas pada Selasa (9/6/2026). Di saat yang sama, pemerintah ingin memastikan transformasi digital tersebut tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas.
Luhut menyebut keberanian menerapkan sistem ini sebagai langkah penting bagi Indonesia. Ia menilai negara dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta orang pada awal tahun depan akan memasuki fase baru dalam pengelolaan bansos berbasis AI.
