Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun pada tahun anggaran 2025 karena serapan dana yang sangat rendah. Hingga September 2025, realisasi penggunaan anggaran BGN baru mencapai Rp19,7 triliun atau 16,9 persen dari total pagu Rp116,6 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa program Merdeka Belajar Gizi (MBG) yang dijalankan BGN belum berjalan maksimal.
BGN menempati posisi sebagai salah satu lembaga pemerintah dengan anggaran terbesar setelah Kementerian Pertahanan yang menerima Rp247,5 triliun, dan Polri dengan Rp138,5 triliun. Namun, rendahnya penyerapan anggaran tersebut memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk partai politik dan DPR.
Kekhawatiran NasDem terhadap Serapan Anggaran 2026
Ketua DPP NasDem yang juga anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago, menyatakan kekhawatirannya bahwa serapan anggaran yang rendah pada tahun 2025 bisa terulang pada tahun 2026. Ia menilai pengembalian anggaran Rp70 triliun yang dilakukan BGN sejatinya bukanlah hal luar biasa, karena apabila anggaran tidak terserap hingga akhir Oktober 2025, otomatis dana tersebut akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan kembali ke kas negara.
Irma menjelaskan, “Jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka anggaran Rp70 triliun itu akan menjadi SILPA dan secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian atau program lain karena waktu pelaksanaan sudah sangat singkat,” ujar Irma.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program MBG membutuhkan perbaikan agar penyerapan anggaran lebih optimal di tahun mendatang.
Dorongan DPR untuk Strategi Efektif dan Transparan
Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN dan Kepala BPOM menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN sebesar 18,6 persen. Ia mengingatkan risiko terjadinya year-end-loss, yaitu pembelanjaan terburu-buru di akhir tahun, yang dapat menurunkan kualitas pelaksanaan program.
Gamal bertanya, “Bagaimana strategi BGN untuk mengakselerasi penyerapan tanpa menurunkan kualitas?” Ia juga menyoroti potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan tingginya belanja barang sebesar 97,7 persen dari anggaran, yang memiliki dampak langsung terhadap puluhan juta masyarakat.
Selain itu, Gamal menekankan pentingnya BGN menetapkan indikator yang jelas dan terukur. Beberapa indikator tersebut antara lain target penurunan angka stunting, peningkatan literasi gizi nasional, dan penerapan standar halal dalam programnya. Menurutnya, “Dengan anggaran yang besar, perlu ada pembuktian nilai tambah yang nyata,” agar publik dapat melihat hasil konkret dari program pemerintah.
Tantangan Penyerapan Anggaran BGN
Serapan anggaran rendah ini menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi BGN, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program, maupun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Padahal, upaya penanggulangan masalah gizi seperti stunting dan malnutrisi di Indonesia sangat membutuhkan program yang efektif dan pendanaan yang optimal.
Selain itu, penyerapan anggaran yang minim berpotensi menimbulkan terbuangnya dana atau bahkan menghambat keberlanjutan program yang sudah direncanakan. Pemerintah dan BGN perlu meningkatkan strategi penyerapan berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan pengawasan ketat agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan berkualitas.
Pentingnya Penyesuaian dan Optimalisasi Program
Dalam menghadapi risiko rendahnya serapan anggaran pada tahun 2026, sejumlah langkah strategis perlu ditempuh. Di antaranya adalah memperkuat koordinasi antar instansi terkait, memperjelas target dan indikator kinerja, serta melakukan evaluasi berkala secara transparan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program MBG dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program yang lebih baik, diharapkan BGN mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif. Pemantauan yang ketat dan akuntabilitas penggunaan dana juga menjadi kunci agar anggaran besar yang diberikan dapat menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.
Source: mediaindonesia.com
