Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 mencapai US$431,9 miliar, mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 2,0 persen secara year-on-year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada Juli 2025 yang mencapai 4,2 persen yoy.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pada sektor swasta. Secara rinci, ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$213,9 miliar dengan pertumbuhan 6,7 persen yoy. Meskipun masih tumbuh positif, angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen yoy pada Juli 2025.
Melambatnya pertumbuhan ULN di sektor publik disebabkan oleh penurunan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), yang dipengaruhi oleh ketidakpastian di pasar keuangan global. Dalam hal ini, BI menegaskan bahwa ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Dana utang tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.
Adapun alokasi ULN pemerintah menurut sektor ekonomi sebagai berikut:
1. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 23,4%
2. Jasa pendidikan: 17,2%
3. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 15,7%
4. Konstruksi: 12,3%
5. Transportasi dan pergudangan: 9,0%
6. Jasa keuangan dan asuransi: 8,0%
Mayoritas ULN pemerintah, yaitu sebesar 99,9 persen, merupakan utang berjangka panjang.
Di sisi lain, ULN sektor swasta pada Agustus 2025 justru mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen yoy menjadi US$194,2 miliar, dengan penurunan lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 0,2 persen yoy. Penurunan ini berasal dari ULN non-financial corporations yang menyusut 1,6 persen yoy serta perlambatan pertumbuhan ULN financial corporations menjadi 0,8 persen yoy.
Sektor ekonomi yang mendominasi ULN swasta meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 81,2 persen dari total ULN swasta.
Ramdan menambahkan bahwa struktur ULN Indonesia secara umum masih sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil, yakni sebesar 30,0 persen pada Agustus 2025, sedikit naik dari posisi 29,9 persen pada Juli 2025. Rasio ini menunjukkan bahwa porsi ULN terhadap ukuran ekonomi nasional masih terjaga di batas aman.
Selain itu, BI juga menyoroti dominasi ULN berjangka panjang yang mencapai 85,9 persen dari total ULN Indonesia. Komposisi ini dianggap strategis karena lebih stabil dan memiliki risiko refinancing yang lebih rendah dibandingkan utang jangka pendek.
Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga pengelolaan utang yang prudent dan mendukung keberlanjutan fiskal serta stabilitas ekonomi makro.
Dengan pengelolaan utang yang didukung oleh prinsip kehati-hatian dan alokasi yang tepat sasaran, pemerintah berharap ULN dapat tetap menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang dinamis.
Source: www.viva.co.id
