Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan keabsahan data mengenai dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank daerah, kali ini terkait dengan bantahan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Pernyataan Menkeu ini muncul tidak lama setelah dirinya memberi tanggapan keras atas pengelolaan dana mengendap oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Data Dana Mengendap Berdasarkan Bank Indonesia
Purbaya menekankan bahwa sumber data tentang dana mengendap Pemda berasal dari Bank Indonesia (BI)—bank sentral yang memiliki otoritas dan sistem monitoring penuh terhadap laporan keuangan perbankan. "Itu dana dari BI, itu dicek sama BI. Harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana, dana di perbankan mereka," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Data tersebut menunjukkan ada anggaran yang mengendap di bank daerah dengan nominal yang cukup besar. Menkeu menyampaikan, "Itu kan data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul." Pernyataan ini menunjukkan keyakinan penuh Menkeu terhadap validitas data tersebut.
Bobby Nasution Bantah Angka Rp 3,1 Triliun
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution memberikan pernyataan berbeda terkait saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ada di Bank Sumut. Ia menegaskan bahwa saldo RKUD saat ini hanya sebesar Rp 990 miliar, jauh lebih kecil dari angka Rp 3,1 triliun yang disebut oleh Menkeu.
"RKUD kita cuma satu ya, di RKUD kita itu hanya Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana ada Rp 990 miliar. Jadi coba apakah kami salah input, atau seperti apa, yang disampaikan pak menteri Rp 3,1 triliun. Nanti kami lihat lagi," ujar Bobby. Ia juga mengundang publik untuk mengakses dan mengecek langsung data saldo ini yang bersifat terbuka. Bobby menyatakan bahwa saldo tersebut sudah dialokasikan untuk pembayaran berbagai kegiatan yang sedang berjalan di Provinsi Sumatra Utara.
Sindiran Menkeu kepada Dedi Mulyadi
Sementara itu, Menkeu Purbaya sebelumnya juga memberikan respons tajam kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menyindir bahwa jika Dedi tidak mempercayai data BI yang menunjukkan uang mengendap Pemprov Jawa Barat mencapai Rp 4,17 triliun, kemungkinan besar dirinya “ditipu anak buahnya sendiri.”
Hal ini disampaikan Purbaya saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di mana data uang mengendap tersebut juga disinggung dan berasal dari BI. Menkeu menambahkan, "Tanya saja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito."
Sindiran ini merupakan bentuk keprihatinan atas kemungkinan adanya ketidakakuratan laporan internal di tingkat pemerintahan daerah sehingga memunculkan keraguan atas data yang dipublikasikan.
Mekanisme Pelaporan Bank Daerah ke Bank Indonesia
Bank Indonesia mengelola data dana mengendap melalui mekanisme pelaporan yang wajib dilakukan bank daerah setiap waktu, sehingga data tersebut sifatnya cukup reliabel. Hal ini menjadi dasar Kementerian Keuangan untuk memonitor penggunaan anggaran pemerintah di daerah dan menghindari akumulasi dana yang seharusnya dipergunakan aktif dalam pembangunan.
Dari perspektif pemerintah pusat, dana yang "mengendap" terlalu besar di bank daerah dapat menimbulkan risiko inefisiensi dan menandakan adanya masalah manajemen keuangan daerah. Oleh sebab itu, pengawasan oleh kementerian dan BI dianggap penting agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Tanggapan dan Respons Pejabat Daerah
Bobby Nasution memilih menjawab dengan data yang berbeda, mengajak publik ikut memverifikasi data tersebut secara transparan. Hal ini menunjukkan semangat pemerintah daerah dalam memberikan klarifikasi dan menjamin akurasi pengelolaan anggaran.
Sementara itu, respons Menkeu Purbaya menunjukkan sikap tegas pemerintah pusat dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dana pemerintah yang berada di daerah, sekaligus mengingatkan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran.
Diskusi mengenai dana mengendap ini menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang kompleks dan penting bagi publik untuk memahami detail serta berbagai aspek pengawasan yang dijalankan oleh institusi terkait guna memastikan dana publik digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Source: www.suara.com
