PT Hutama Karya (Persero) resmi memulai proyek pembangunan jalan di Kawasan Yudikatif, yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan kontrak proyek tersebut berlangsung pada Jumat, 31 Oktober 2025, sebagai bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur vital yang menghubungkan lembaga-lembaga pemerintahan di Kompleks Yudikatif. Jalan ini diharapkan menjadi jalur utama yang memperlancar mobilitas masyarakat serta memperkuat pelayanan di pusat IKN.
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Executive Vice President (EVP) Divisi Sipil Umum Hutama Karya, Rizky Agung, bersama perwakilan anggota Konsorsium Kerja Sama Operasi (KSO) yang terlibat. Acara tersebut disaksikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Direktur Sarana Prasarana Sosial Otorita IKN, Agus Ahyar, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, serta Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi. Penandatanganan berlangsung di Gedung Otorita IKN, Kalimantan Timur.
Sinergi BUMN Karya dalam Pembangunan Infrastruktur KIPP
Pembangunan jalan ini dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai wujud kolaborasi BUMN karya di bawah koordinasi Otorita IKN. Hutama Karya berperan sebagai pemimpin proyek. Proyek ini meliputi pembangunan jalan dengan panjang 6,418 kilometer yang mencakup pembangunan multi utility tunnel, jembatan, serta fasilitas pendukung jalan seperti drainase, penerangan jalan umum (PJU), dan penataan lanskap. Target penyelesaian proyek dipatok akhir tahun 2027.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya proyek ini. Menurutnya, pembangunan jalan kawasan yudikatif bukan hanya sekadar konstruksi fisik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas, estetika, dan prinsip keberlanjutan lingkungan. "Kami mendorong agar manajemen konstruksi dijalankan dengan tertib dan setiap pihak berkolaborasi sesuai peran untuk mewujudkan infrastruktur berstandar tinggi di IKN,” ujarnya.
Komitmen Mutu dan Waktu dari Hutama Karya
Mardiansyah, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, menyatakan komitmen perusahaan dalam mewujudkan proyek dengan kualitas tinggi dan tepat waktu. Jalan Kawasan Yudikatif ini dinilai sebagai fondasi penting untuk memperkuat konektivitas antar lembaga pemerintahan di KIPP serta mendukung mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa hasil pembangunan jalan ini diharapkan memberikan nilai tambah signifikan bagi negara.
Selain aspek konektivitas kelembagaan, proyek ini juga dirancang untuk membawa dampak sosial-ekonomi positif. Optimalisasi tenaga kerja lokal pada tahap konstruksi merupakan salah satu fokus utama agar keberadaan proyek memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Penerapan Prinsip Green Infrastructure
Proyek pembangunan jalan Kawasan Yudikatif mengusung konsep green infrastructure. Dalam pelaksanaannya, pemilihan material dengan jejak karbon rendah serta rancangan sistem drainase berkelanjutan diterapkan untuk meningkatkan ketangguhan lingkungan perkotaan. Selain itu, upaya ini bertujuan mewujudkan kota yang nyaman sekaligus efisien dalam penggunaan energi.
Pendekatan keberlanjutan tersebut merupakan bagian dari visi pembangunan IKN yang bukan saja modern tetapi juga ramah lingkungan. Dengan prinsip ini, diharapkan IKN dapat menjadi contoh utama bagi pembangunan kota-kota baru di Indonesia yang memperhatikan aspek lingkungan hidup secara serius.
Ruang Lingkup Fasilitas Pendukung Jalan
Pekerjaan pembangunan tidak hanya fokus pada konstruksi jalan utama melainkan juga pelengkap infrastruktur yang meningkatkan fungsi dan kenyamanan jalan di kawasan yudikatif. Berikut beberapa fasilitas yang akan dibangun:
- Multi utility tunnel untuk penataan utilitas bawah tanah secara terintegrasi.
- Jembatan yang menghubungkan berbagai bagian kawasan.
- Drainase yang dirancang untuk efisiensi pengelolaan air hujan dan mencegah genangan.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas malam hari.
- Penataan lanskap sesuai standar estetika dan keberlanjutan.
Kesemua elemen ini akan menunjang kelancaran mobilitas di pusat pemerintahan sekaligus memperkuat citra kawasan yudikatif sebagai kawasan strategis di IKN yang modern dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terus dipacu dengan tujuan mendukung kesuksesan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Langkah kerja sama dan kepemimpinan Hutama Karya dalam proyek ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan visi tersebut menuju pembangunan yang efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi.
Source: www.beritasatu.com
