Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026, setahun setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap aktivitas anak dan remaja di media sosial akan bergerak ke tahap yang lebih tegas. Di saat yang sama, perusahaan teknologi besar seperti Meta menyatakan dukungan dan menyiapkan fitur perlindungan yang sudah lebih dulu dirancang untuk pengguna muda di Facebook dan Instagram.
PP TUNAS dan arah baru perlindungan anak
PP TUNAS hadir di tengah meningkatnya kebutuhan akan tata kelola platform digital yang lebih aman bagi anak dan remaja. Pemerintah menilai ruang digital tidak lagi bisa dibiarkan berjalan tanpa standar perlindungan yang jelas, karena risiko yang muncul kini sangat beragam.
Ancaman itu mencakup paparan konten yang tidak sesuai usia, interaksi dengan akun asing, hingga penggunaan platform yang berlebihan. Karena itu, aturan ini diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai fondasi perlindungan generasi muda di era digital.
Koordinasi lintas sektor diperkuat
Untuk memastikan aturan berjalan efektif, pemerintah mengandalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pendekatan ini penting karena persoalan perlindungan anak di internet tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga pendidikan, keamanan, dan aspek sosial.
Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memegang peran sentral dalam pengawalan implementasi PP TUNAS. Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan penyedia platform agar kebijakan yang disusun bisa dijalankan secara teknis dan tetap selaras dengan kebutuhan perlindungan pengguna.
Meta dukung implementasi aturan baru
Meta menyatakan dukungan terhadap penerapan PP TUNAS dan menegaskan komitmen untuk terus melindungi remaja di layanan miliknya. Perusahaan global itu juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan Komdigi agar implementasi aturan berjalan sesuai prinsip perlindungan anak dan remaja.
Dukungan tersebut penting karena Facebook dan Instagram termasuk platform yang banyak digunakan remaja di Indonesia. Dalam konteks ini, keterlibatan perusahaan teknologi tidak lagi sekadar soal kepatuhan regulasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab menjaga keamanan pengguna muda.
Akun Remaja jadi lapisan perlindungan
Meta menempatkan fitur Akun Remaja sebagai salah satu instrumen utama untuk mendukung perlindungan pengguna usia muda. Fitur ini dirancang agar pengalaman remaja di Facebook dan Instagram lebih aman melalui pengaturan yang sudah dibuat secara otomatis.
Sistem tersebut membatasi interaksi dengan akun yang tidak dikenal, mengatur jenis konten yang dapat diakses, dan membantu membatasi penggunaan waktu agar lebih sehat. Dengan pengaturan bawaan seperti ini, remaja tidak perlu melakukan konfigurasi manual untuk mendapatkan perlindungan dasar.
Berikut ringkasan fungsi utama Akun Remaja:
| Fitur | Fungsi |
|---|---|
| Pembatasan interaksi | Mengurangi kontak dengan akun yang tidak dikenal |
| Filter konten | Menyaring konten agar sesuai usia |
| Pengelolaan waktu | Membantu pengguna mengontrol durasi penggunaan |
| Aktivasi otomatis | Perlindungan dasar langsung aktif tanpa pengaturan manual |
Jawaban atas kekhawatiran orang tua
Kehadiran fitur itu juga menyasar kekhawatiran yang selama ini dirasakan banyak orang tua. Pengawasan terhadap konten, interaksi, dan durasi penggunaan media sosial kerap menjadi persoalan karena tidak semua keluarga memiliki alat bantu yang memadai.
Dengan perlindungan yang lebih terintegrasi, orang tua mendapat lapisan keamanan tambahan saat anak mereka beraktivitas di ruang digital. Di sisi lain, remaja tetap bisa menggunakan media sosial untuk berinteraksi, selama berada dalam batasan yang lebih aman.
Momentum penting bagi ekosistem digital Indonesia
Penerapan PP TUNAS menandai perubahan penting dalam cara Indonesia mengelola perlindungan anak di internet. Regulasi ini menunjukkan bahwa keamanan pengguna muda mulai ditempatkan sebagai standar yang harus dipenuhi oleh platform digital, bukan sekadar opsi tambahan.
Di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi, risiko terhadap anak juga ikut berkembang dan menjadi lebih kompleks. Karena itu, keberhasilan PP TUNAS akan sangat bergantung pada kepatuhan platform, pengawasan pemerintah, dan dukungan masyarakat dalam membangun budaya digital yang lebih bertanggung jawab.
Dengan jadwal berlaku efektif pada 28 Maret 2026, perhatian kini tertuju pada kesiapan platform besar seperti Meta dalam menyesuaikan kebijakan dan fitur perlindungan mereka. Implementasi aturan ini akan menjadi tolok ukur penting bagi arah perlindungan anak di ruang digital Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Source: www.gadgetdiva.id-
-
-
-
