Kerja sama Indonesia di bidang kecerdasan buatan terus bertambah, tetapi pertanyaan besarnya kini bukan lagi soal jumlah. Yang lebih penting ialah apakah Indonesia hanya menjadi pasar dan tujuan investasi, atau mulai naik kelas menjadi pemain dalam rantai pasok AI global.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Dedy Permadi, menilai diplomasi AI Indonesia seharusnya menjaga keseimbangan antara kedaulatan digital, invensi, inovasi, dan investasi. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terus dipandang sekadar sebagai pengguna teknologi.
Pasar yang besar, peluang yang belum seimbang
Dari penelusuran Kompas, sejak April 2024 hingga Juni 2026 terdapat setidaknya 15 kerja sama, investasi, dan program AI. Jejaring itu melibatkan delapan negara, organisasi kawasan, dan perusahaan teknologi global.
Negara yang terlibat adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, India, China, Singapura, Vietnam, dan Australia. Salah satu organisasi kawasan yang masuk dalam jejaring ini adalah ASEAN Foundation melalui program AI Ready ASEAN.
Dari banyak kerja sama itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi tema yang paling dominan. Di posisi berikutnya, kerja sama diarahkan pada adopsi AI untuk layanan publik, lalu investasi pusat data dan infrastruktur komputasi awan.
Pola itu menunjukkan Indonesia memang membutuhkan talenta AI dalam jumlah besar. Namun, sebagian besar pelatihan masih berputar pada literasi, pengembangan kapasitas, dan penerapan aplikasi sektoral.
Masih kuat di sisi pengguna
Kondisi tersebut membuat banyak program lebih cocok untuk menyiapkan pengguna teknologi daripada pencipta teknologi inti. Belum banyak pelatihan yang secara serius membangun talenta untuk produksi AI dasar.
Di saat yang sama, banyak kerja sama juga mempertemukan perusahaan teknologi asing dengan perusahaan domestik. Skema ini membuka akses, tetapi belum otomatis membuat Indonesia masuk ke lapis terdalam industri AI.
Dedy menilai tantangannya bukan sekadar memperbanyak kerja sama. Yang dibutuhkan adalah memastikan kerja sama itu benar-benar menaikkan posisi Indonesia di sektor AI global.
Indonesia sebenarnya punya modal untuk ikut masuk lebih jauh ke rantai pasok ledakan AI. Salah satu modal yang disebut adalah sumber daya alam yang memadai, yang dapat menopang pengembangan ekosistem teknologi bernilai tinggi.
Langkah awal menuju kedaulatan AI
Di luar kerja sama antarnegara, sudah muncul sejumlah inisiatif yang mengarah pada kedaulatan AI Indonesia. Hasilnya antara lain model dan inisiatif AI untuk bahasa Indonesia serta bahasa daerah.
Model yang disebut antara lain Sahabat-AI dan Cendol. Keduanya penting karena menyasar bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan konteks sosial lokal yang belum banyak digarap model AI global.
Namun, model-model AI Indonesia itu belum setara dengan GPT dari OpenAI atau DeepSeek dari China. Model yang berkembang di Indonesia masih bertumpu pada model dasar luar, seperti Llama dan Gemma.
Berbeda dengan itu, sejumlah negara lain sudah menempatkan pengembangan model dasar AI lokal sebagai bagian dari agenda kedaulatan teknologi dan ekonomi nasional. Setelah Amerika Serikat dan China, ada Perancis, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, dan India yang mengembangkan AI model dasar mereka masing-masing.
Sebagian besar dari negara itu juga telah menjalin kerja sama AI dengan Indonesia. Meski begitu, kerja sama tersebut belum mendorong Indonesia masuk ke pengembangan AI model dasar atau setidaknya merintis masuk ke rantai pasok industri bernilai tinggi.
Daya tawar di tengah persaingan geopolitik
AI kini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga arena persaingan geopolitik dan penentu daya tawar negara. Sejumlah kajian UNCTAD, Bank Dunia, OECD, dan Stanford AI Index juga menempatkan sektor AI sebagai salah satu pusat investasi terbesar.
Dalam kerangka itu, negara yang tidak mampu menguasai fondasi AI berisiko hanya menjadi pasar atau pemasok data. Karena itu, Indonesia perlu membaca diplomasi AI sebagai urusan strategi, bukan semata kerja sama teknis.
Pemerintah sendiri sudah lama menyadari Indonesia sebagai target pasar besar pemanfaatan AI. Pada Januari 2025, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan status itu, dan pandangan tersebut kini dituntut tercermin lebih nyata dalam setiap kerja sama yang dibangun.
Bagi Indonesia, pilihan strategisnya kini makin jelas. Kerja sama AI bisa terus meluas, tetapi tanpa arah yang lebih tegas, Indonesia akan tetap berada di sisi pasar; dengan langkah yang tepat, Indonesia masih punya peluang menjadi bagian dari pemain utama.