Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik terkait alokasi anggaran yang dinilai fantastis. Pada tahun anggaran 2026, Pemprov menganggarkan sekitar Rp73 juta untuk jasa tenaga ahli pembuatan naskah pidato resmi.
Anggaran tersebut tercatat dalam sistem pengadaan nasional SPSE/Inaproc, dengan dokumen perencanaan yang dibuat pada 25 Januari 2026. Nilai pagu paket yang disiapkan mencapai Rp80,4 juta, sementara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sebesar Rp73,7 juta.
Rencana belanja ini memicu reaksi keras dari warganet yang merasa kebijakan tersebut tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kritik pedas mengalir deras di media sosial, terutama karena banyak warga Kaltim masih bergelut dengan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Kasus penganggaran naskah pidato ini menambah daftar kontroversi yang menimpa Gubernur Rudy Mas’ud. Sebelumnya, ia juga menjadi sorotan akibat pengadaan mobil mewah senilai Rp8,5 miliar yang dianggap berlebihan oleh publik.
Gubernur Rudy Mas’ud beralasan, pembelian mobil tersebut bertujuan untuk menjaga marwah dan kredibilitas pemerintah daerah. Namun, alasan tersebut sulit diterima oleh warga yang merasakan langsung dampak krisis ekonomi.
Banyak netizen menilai penggunaan dana rakyat untuk jasa penulisan pidato senilai puluhan juta rupiah terlalu boros dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil. Beberapa komentar bahkan menawarkan diri untuk menggantikan posisi tenaga ahli tersebut tanpa imbalan besar.
Berikut rangkuman kritikan warganet terkait anggaran jasa naskah pidato Pemprov Kaltim:
1. “Hidup pake duit rakyat banyak gaya,” celetuk salah satu pengguna media sosial.
2. Sorotan soal ketimpangan sosial di Kaltim yang masih tinggi dan banyak warga menahan lapar setiap hari.
3. Sindiran untuk biaya penulisan sambutan yang terlalu mahal dibanding kebutuhan mendesak warga.
4. Tawaran sukarela menggantikan posisi tenaga ahli untuk menghemat anggaran.
Peristiwa ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat mengharapkan pemerintah lebih fokus mengalokasikan dana untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan pokok rakyat.
Pemprov Kaltim kini dihadapkan pada tekanan publik agar dapat memperbaiki perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan situasi ekonomi warga dan memprioritaskan pengeluaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran sebesar Rp73 juta untuk jasa penyusunan pidato menjadi contoh polemik pengelolaan dana publik yang perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak terkait. Warga dan pemangku kepentingan terus mengawal agar kebijakan pemerintahan daerah berjalan efektif dan berorientasi ke arah kesejahteraan bersama.
