Kabar pencabutan sertifikat mualaf milik dr. Richard Lee oleh Mualaf Center Indonesia (MCI) memunculkan perhatian publik karena menyentuh dua hal sekaligus, yakni status keislaman secara spiritual dan legalitas administrasi. Polemik ini juga ikut menyeret penjelasan dari Ustaz Derry Sulaiman yang sebelumnya membimbing proses mualaf Richard Lee.
MCI menyebut pencabutan sertifikat itu dilakukan karena dokumen tersebut dinilai tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sekretaris Jenderal MCI, Hanny Kristianto, menyampaikan melalui unggahan media sosial bahwa sertifikat itu sudah lebih dari satu tahun tidak dimanfaatkan untuk menyesuaikan data kependudukan, sementara KTP Richard Lee masih tercatat Katolik.
Alasan MCI menarik sertifikat
Hanny menegaskan bahwa sertifikat mualaf bukan hanya selembar kertas seremonial. Dalam pandangan MCI, dokumen itu harus dipakai untuk mengurus penyesuaian data resmi di kependudukan agar status agama seseorang selaras dengan dokumen negara.
Ia juga menyebut langkah tersebut diambil agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari, terutama jika berkaitan dengan urusan jenazah. Poin ini menjadi salah satu alasan MCI bersikap tegas setelah melihat ketidaksesuaian data yang berlangsung cukup lama.
Penjelasan Ustaz Derry setelah tabayyun
Menanggapi ramainya pembahasan, Ustaz Derry Sulaiman melakukan tabayyun dengan pihak MCI. Dari hasil klarifikasi itu, ia menegaskan bahwa pencabutan sertifikat tidak sama dengan penghapusan status Islam seseorang di hadapan Tuhan.
“Tidak ada satu pun manusia yang bisa mengatakan ‘Kamu bukan Islam’ jika orang tersebut sudah bersyahadat,” ujar Ustaz Derry melalui akun Instagram pribadinya. Ia juga menyampaikan bahwa saat pertemuan terakhir beberapa pekan lalu, Richard Lee masih menunjukkan komitmen sebagai seorang Muslim.
Beda status spiritual dan status administrasi
Ustaz Derry mengingatkan bahwa proses mualaf perlu dipahami secara lebih empatik. Menurutnya, mualaf adalah pihak yang perlu dirangkul karena masih berada dalam fase penyesuaian, baik dalam akidah maupun dalam pemahaman ibadah.
Dalam kasus ini, perbedaan antara status spiritual dan status administratif menjadi penting. Status spiritual berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan sejak mengucap syahadat, sedangkan status administratif menyangkut pengakuan negara lewat dokumen seperti KTP dan sertifikat mualaf.
Dampak hukum yang menjadi perhatian
Di Indonesia, perubahan agama dapat berdampak pada sejumlah urusan hukum, termasuk waris, pernikahan, dan pemakaman. Karena itu, MCI menilai pembaruan data kependudukan perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik keluarga atau masalah hukum di kemudian hari.
Kekhawatiran tersebut membuat pencabutan sertifikat diposisikan sebagai langkah administratif, bukan penilaian atas keimanan seseorang. MCI menekankan bahwa dokumen resmi seharusnya membantu penyesuaian data, bukan dibiarkan tanpa tindak lanjut.
Respons Richard Lee
Richard Lee kemudian buka suara melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia menyatakan menghargai setiap proses dan keputusan yang ada, serta memilih mengikuti jalur hukum yang berlaku.
Dalam pernyataannya, Richard Lee juga menegaskan bahwa keyakinan merupakan perjalanan pribadi antara manusia dan Tuhan, bukan semata-mata label atau dokumen formal. Sikap itu menambah dimensi baru dalam polemik yang sejak awal lebih banyak dibicarakan dari sisi administratif dan legalitas.
