Indonesia dinilai punya peluang besar untuk menarik relokasi industri global di tengah pergeseran rantai pasok dunia. Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, yang melihat arus diversifikasi produksi membuka ruang lebih luas bagi Indonesia.
Namun peluang itu tidak akan datang otomatis. Esther menegaskan, Indonesia harus lebih dulu memperkuat faktor-faktor yang biasa menjadi pertimbangan utama investor, terutama saat bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Iklim usaha jadi penentu
Esther menyebut aliran modal sangat bergantung pada iklim usaha yang kompetitif dan kondusif. Karena itu, pemerintah perlu memastikan sejumlah aspek berjalan konsisten agar investor melihat Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menanamkan modal jangka panjang.
Aspek yang perlu diperkuat antara lain kepastian hukum, prospek pasar yang menjanjikan, ketersediaan bahan baku, ekosistem industri yang mendukung, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan infrastruktur energi dan utilitas dasar. Tanpa fondasi itu, Indonesia berisiko kalah cepat dari negara tetangga yang juga agresif memburu investasi relokasi industri.
Kepastian regulasi jadi sorotan utama
Menurut Esther, kepastian hukum menjadi salah satu faktor paling penting dalam keputusan investasi. Investor global cenderung mencari kepastian sebelum memindahkan lini produksi, terutama untuk proyek yang membutuhkan komitmen jangka panjang.
Ia juga menilai harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Aturan yang selaras dinilai dapat mengurangi hambatan berusaha dan memberi rasa aman bagi investor saat menilai risiko masuk ke Indonesia.
Ekonomi hijau membuka ruang baru
Di sisi lain, Esther melihat transisi menuju ekonomi hijau memberi peluang tambahan bagi Indonesia. Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen mineral kritis dunia menjadi modal strategis untuk masuk lebih dalam ke industri masa depan.
Indonesia berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku teknologi hijau, termasuk untuk baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan. Komoditas seperti nikel dan tembaga disebut memiliki peran penting dalam peluang tersebut.
Hilirisasi dan insentif industri
Pemerintah juga telah mendorong hilirisasi industri melalui berbagai kebijakan. Insentif yang disebut mencakup pembebasan pajak, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku, serta fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT.
Esther menilai hilirisasi penting untuk menaikkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Strategi itu juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global karena produksi tidak lagi berhenti pada bahan mentah.
Dampak ke tenaga kerja dan UMKM
Hilirisasi, menurut Esther, tidak hanya soal industri besar. Proses ini juga berpotensi mendorong transfer teknologi, meningkatkan produktivitas, memperluas penyerapan tenaga kerja terampil, dan membuka ruang lebih besar bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri.
Selain itu, hilirisasi disebut mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang lebih berkelanjutan. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya terlihat pada nilai ekspor dan investasi, tetapi juga pada struktur ekonomi yang lebih kuat.
SDM masih perlu dikejar
Esther juga menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang siap industri menjadi syarat penting agar peluang relokasi benar-benar bisa ditangkap Indonesia.
Jika penguatan iklim usaha, hilirisasi, kesiapan energi, dan kualitas SDM berjalan searah, Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk menjadi tujuan utama relokasi industri global. Dalam persaingan kawasan yang makin ketat, kecepatan memperbaiki faktor-faktor dasar itu akan sangat menentukan daya saing Indonesia di mata investor internasional.
