Melanie Subono, seorang artis dan aktivis, sering kali menyuarakan kritik terhadap tindakan anggota parlemen di Indonesia. Dalam pandangannya, keinginan niat baik para legislator sering kali terhalang oleh sistem dan kepentingan politik yang ada. Melalui pernyataan yang dia sampaikan dalam podcast bersama Nanda Persada, Melanie menjelaskan bahwa kekecewaannya terhadap DPR RI berasal dari fakta bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, tanpa mempertimbangkan hak-hak rakyat secara adil.
Dalam podcast tersebut, Melanie mengisyaratkan bahwa para anggota parlemen jarang memperjuangkan aspirasi masyarakat, meski mereka sering kali mengklaim hal tersebut saat kampanye. Ia bahkan pernah mempertimbangkan untuk terjun ke dunia politik dengan harapan dapat membawa perubahan yang berarti. Namun, Melanie segera sadar bahwa ketidakpuasan yang dirasakan banyak orang terhadap parlemen lebih bersumber pada sistem pengambilan keputusan yang ada.
“Negara kita ini masih, untuk setiap keputusan, ngambil suara terbanyak,” ujarnya. Hal ini menurutnya membuat niat baik para anggota parlemen kerap terpinggirkan oleh kepentingan partai politik yang mengusung mereka. Ia berpendapat bahwa jika isu yang diangkat anggota parlemen tersebut sejalan dengan misi partai, maka mereka akan diperhatikan. Namun, jika isu tersebut tidak seksi, maka niat baik mereka akan sulit terwujud.
Melanie menambahkan bahwa hal ini menjadikan banyak anggota parlemen tidak lebih dari sekadar petugas partai, dan bukan wakil rakyat yang efektif. “Ya gue percaya, banyak yang di sana juga sebenernya niatnya tulus,” ungkapnya. Meskipun masih ada harapan akan adanya perubahan dari dalam, realitas menunjukkan bahwa sistem yang ada menghalangi banyak inisiatif yang ingin dilakukan.
Keputusan Melanie untuk tidak terjun ke politik praktis ternyata menjadi langkah yang dia syukuri. Ia memilih untuk mendirikan gerakan Rumah Harapan, yang berfokus pada penggerakan rakyat untuk melawan ketidakadilan. Melalui inisiatif ini, Melanie dan timnya telah berhasil menolong banyak orang dari ancaman hukuman mati dan mengubah beberapa undang-undang, serta memecat hakim yang dianggap tidak adil.
Melanie juga aktif mengecam kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, seperti proyek pembukaan lahan tambang nikel di Raja Ampat. Ia menilai bahwa eksploitasi yang berlangsung di tanah Papua sudah melewati batas. “Indonesia sudah darurat perampasan,” tulisnya di media sosial, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah tersebut.
Selama beberapa waktu, Melanie telah menyuarakan keprihatinannya mengenai ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi janji-janji mereka, terutama mengenai penyediaan lapangan kerja. Di dalam program Indonesian Lawyers Club, ia mengkritik kegagalan ini dengan menyatakan, “Buat saya, pekerjaan itu 11-12 sama HAM dan hal-hal seksi lainnya, yang kalau lagi segala bentuk pemilihan itu akan diucapkan, tapi tidak seksi untuk dikerjakan.”
Meliputi problematika sistematis yang ada di dalam DPR RI, Melanie Subono menekankan perlunya reformasi yang lebih mendalam agar niat baik dari para wakil rakyat dapat terealisasi. Dalam pandangannya, tanpa adanya perubahan fundamental dari dalam sistem politik, keinginan untuk memperjuangkan hak rakyat tetap akan terhalang oleh berbagai kepentingan yang lebih besar.
Dengan fokus pada gerakan sipil yang lebih luas dan usaha untuk membangun kesadaran di antara masyarakat, Melanie Subono tetap optimis terhadap masa depan Indonesia. Ia terus berupaya untuk menciptakan dampak positif melalui gerakan sosial, mengedukasi masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam isu-isu yang berhubungan dengan keadilan sosial. Perjuangannya menunjukkan bahwa meskipun sistem politik saat ini menghadapi banyak tantangan, suara rakyat tetap memiliki kekuatan untuk memengaruhi perubahan.
